REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL --Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo mendesak para dokter menghentikan tindakan kolektif, di saat para profesor sekolah kedokteran sedang mempertimbangkan untuk mengambil cuti setiap pekan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah menambah kuota mahasiswa kedokteran.
Langkah para profesor kedokteran dalam rangka mendukung aksi mogok dokter pelatihan tersebut dinilai akan semakin memperdalam kekhawatiran atas gangguan lebih lanjut dalam sistem layanan kesehatan negara. “Komunitas medis harus menghentikan tindakan kolektif dan bergabung dengan komisi khusus reformasi medis yang akan diluncurkan pekan ini untuk diskusi yang produktif,” kata Park pada pertemuan tanggapan pemerintah di Seoul, Selasa, (23/4/2024).
Di bawah komisi presidensial yang direncanakan, para pejabat dari kementerian kesehatan dan kementerian terkait lainnya berserta sekitar 20 ahli akan membahas cara mereformasi sistem medis negara. Termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerimaan sekolah kedokteran dan cara meningkatkan investasi di bidang medis penting.
Namun, Asosiasi Medis Korea dan Asosiasi Residen Magang Korea telah berjanji untuk memboikot inisiatif tersebut. Para profesor kedokteran mempertimbangkan untuk mengambil cuti setiap pekan karena kelelahan di tengah pemogokan yang berkepanjangan oleh dokter-dokter yang masih dalam masa pelatihan.
Kendati demikian, Kementerian Pendidikan Korea Selatan mencatat bahwa tidak banyak profesor yang mengajukan pengunduran diri dan belum ada pengunduran diri yang diterima. Sementara itu, Komite darurat untuk profesor kedokteran nasional akan mengadakan rapat untuk membahas potensi penangguhan semua operasi serta pengobatan untuk pasien rawat jalan seminggu sekali.
Hal itu lantaran para profesor yang menjabat sebagai dokter senior di rumah sakit besar telah berjuang mengiris kekosongan dokter junior. “Para profesor yang tersisa mengalami beban kerja yang berat dan merasa lelah. Jadi kami sedang mengkaji opsi tersebut,” kata seorang pejabat komite.
Tercatat sekitar 12 ribu dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa kedokteran, sehingga memaksa rumah sakit-rumah sakit besar untuk menunda atau membatalkan operasi dan layanan kesehatan masyarakat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
