REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Deputi Menteri Pertahanan Rusia yang bertanggung jawab pembangunan militer ditahan atas dugaan menerima suap "skala-besar." Timur Ivanov merupakan pejabat paling tinggi yang terjerat kasus korupsi sejak perang Rusia di Ukraina.
Dalam pernyataan singkatnya, Selasa (23/4/2024) Komite Investigasi Rusia mengatakan Ivanov ditahan dan penyelidikan atas kasus sedang dilakukan. Undang-undang yang dikutip penyidik atas penangkapan Ivanov adalah menerima suap "dalam skala besar."
Pada 2022, lembaga swadaya masyarakat Yayasan Anti-Korupsi Rusia yang diketuai mantan oposisi Kremlin, Alexei Navalny menuduh Ivanov yang sudah menjabat selama delapan tahun dan keluarganya hidup mewah, tinggal di rumah mewah, melakukan liburan mewah dan memakai pakaian perancang terkenal.
Media Rusia melaporkan Ivanov bertanggung jawab proyek-proyek pembangunan besar untuk membangun kembali Kota Mariupol, Ukraina. Rusia membombardir dan merebut kota itu selama invasinya ke Ukraina.
Kantor berita Rusia mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan penangkapan Ivanov sudah disampaikan ke Presiden Vladimir Putin. Ia menambahkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu juga sudah diinformasikan sebelum penangkapan dilakukan.
Surat kabar Izvestia mengutip sejumlah sumber yang mengatakan penggeledahan ke sejumlah properti Ivanov dilakukan pada Selasa kemarin. Media Rusia mengatakan bila terbukti bersalah Ivanov dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Majalah Forbes mencantumkan Ivanov, seorang pakar sibernetika dan industri nuklir, sebagai salah satu orang terkaya di struktur keamanan Rusia. Media Rusia RBK mengunggah fotonya saat ia menghadiri rapat menteri yang diketuai Shoigu pada Selasa kemarin. Media-media Rusia juga melaporkan Ivanov tampaknya pejabat tertinggi Rusia yang didakwa sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.
Ia bekerja di perusahaan-perusahaan yang menangani bahan bakar dan energi dan di pemerintah regional Moskow sebelum bergabung dengan Kementerian Pertahanan pada tahun 2010. Ia kemudian menjadi wakil menteri pada 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika