REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Seorang narasumber dari pihak Palestina mengungkap proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, serta telah disetujui oleh kelompok pejuang Hamas, mencakup tiga tahap. Tahap pertama, yang akan berlangsung selama 40 hari, adalah penghentian sementara operasi militer dan penarikan pasukan Israel ke wilayah timur Jalur Gaza, kecuali wilayah Wadi Gaza, yang memisahkan wilayah utara dan selatan.
Setelah pembebasan semua perempuan Israel yang ditahan oleh Hamas, tentara Israel akan mundur dari jalan di sepanjang pantai Al-Rasheed ke timur untuk memungkinkan akses ke bantuan kemanusiaan dan pemulangan pengungsi ke rumah mereka tanpa hambatan. "Tahap pertama gencatan senjata juga mencakup penghentian penerbangan militer dan pengintaian Israel selama delapan jam setiap hari, dan 10 jam pada hari-hari pembebasan warga Israel yang ditawan," kata sumber Palestina itu.
Tahap kedua dan ketiga dari usulan gencatan senjata masing-masing mencakup 42 hari, kata sumber itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Hamas mengatakan pada Senin malam (6/5/2024) bahwa mereka telah menerima proposal Qatar dan Mesir untuk gencatan senjata di Gaza.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyampaikan, persetujuan kelompoknya terhadap proposal tersebut melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel. Israel, di lain pihak, mengatakan tawaran gencatan senjata yang disetujui oleh Hamas tidak memenuhi tuntutan utama mereka.
Mengutip pernyataan yang dirilis Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Senin malam, Israel akan mengirimkan tim untuk melakukan pembicaraan dengan mediator untuk memanfaatkan kemungkinan mencapai kesepakatan dengan persyaratan yang dapat diterima Israel.
Menurut pernyataan itu, Kabinet Perang Israel memutuskan untuk melanjutkan operasi di Rafah untuk menerapkan tekanan militer terhadap Hamas, dengan tujuan mencapai kemajuan dalam pembebasan sandera serta tujuan perang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika