REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Kebocoran dokumen rahasia mengenai perang di Afghanistan semakin meningkatkan keraguan keabsahan perang tersebut di kalangan rakyat Amerika Serikat (AS). Kemampuan Washington untuk melindungi rahasia militer pun menjadi bulan-bulanan publik dalam negeri.
Sementara Gedung Putih menyebutkan, pengungkapan rahasia tersebut sebagai hal yang mengkhawatirkan. Kebocoran 90 ribu lebih dokumen perang itu merupakan pengungkapan dokumen rahasia terbesar sepanjang sejarah.
Tekanan atas pemerintahan Presiden AS Barack Obama untuk membela strategi perangnya pun semakin besar, apalagi Kongres siap untuk mengutak-atik anggaran perang di Afghanistan. Para politisi AS meragukan kondisi keamanan Afghanistan yang belum juga dapat ditaklukan AS. Perang melawan Taliban ini menjadi salah satu perang terpanjang AS.
Kebocoran dokumen terjadi saat strategi perang Afghanistan dikecam kongres dan jajak pendapat menyebutkan bahwa mayoritas orang AS tidak lagi berpikir perang Afghanistan layak untuk diperjuangkan. Saat ini, Kongres tengah menyiapkan aturan untuk anggaran perang sebesar 60 miliar dolar AS.
Meskipun oposisi yang kuat di antara kaum liberal yang melihat Afghanistan sebagai pertarungan yang tak dapat dimenangkan, anggota parlemen dari Demokrat harus menyetujui RUU itu sebelum akhir pekan ini atau sebelum reses selama enam pekan.
Senator Joe Lieberman mengatakan, dokumen yang bocor sejauh ini mencerminkan realitas, yang diakui oleh semua orang. "Pemberontakan (Taliban) itu memperoleh momentum selama bertahun-tahun, sementara koalisi kami kehilangan dukungan," ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota parlemen dari Partai Republik, Jane Harman, menyatakan, seseorang dengan sengaja ataupun tidak memberikan keuntungan bagi Taliban. Ia juga mengatakan Gedung Putih mengindikasikan kebocoran dokumen itu merupakan kompromi antara sejumlah sumber di Afghanistan.
Juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs menegaskan bahwa dokumen yang bocor adalah periode sebelum pemerintahan Obama. Pemerintah Obama juga membantah hal itu akan menyebabkan perubahan kebijakan dalam perang melawan Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
