REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Menteri Urusan Human Services and Veterans' Affairs Australia Stuart Robert kini mengakui dia menerima jam tangan mewah merek Rolex dari miliuner asal Cina, Li Ruipeng. Pemberian itu dilakukan dalam jamuan makan malam di kantor Menteri Robert di gedung Parlemen Australia.
Jamuan makan malam itu, kata Robert, dihadiri Tony Abbott yang saat itu (2013) masih menjadi perdana menteri serta donatur Partai Liberal bernama Paul Marks. Robert kepada ABC mengakui yang menerima jam tangan mewah ini bukan cuma dirinya melainkan juga anggota Partai Koalisi lainnya.
Di Australia, Partai Koalisi terdiri atas Partai Liberal dan Partai Nasional, yang kini memegang pemerintahan tingkat federal.
Robert pekan ini menjadi sorotan dan sasaran kecaman dari Partai Buruh yang beroposisi karena terungkap dia pergi ke Cina 2014 menghadiri MoU antara perusahaan tambang milik Paul Marks dan perusahaan Cina. Dia mengaku kunjungannya itu dalam kapasitas pribadi. Namun, kini terungkap dia sempat bertemu dengan pejabat-pejabat Cina dalam kunjungan itu.
Mengenai jamuan makan di Canberra, Robert menyebutnya hanya sebagai makan malam pribadi sebagaimana dilakukan anggota parlemen lainnya hampir tiap hari. Namun terungkap saat itu miliuner Ruipeng membagi-bagikan jam tangan yang totalnya diperkirakan bernilai 250 ribu dolar AS kepada para anggota parlemen dari Partai Koalisi.
Robert menjelaskan jam tangan itu telah dikembalikan. "Tadinya kami pikir ini hanya jam tangan palsu, sampai Ian Macfarlane (anggota parlemen) menyelutuk tampaknya ini arloji asli. Namun, saya melaporkan pemberian ini sebab saya selalu melaporkan setiap pemberian. Kami minta pegawai untuk menaksir nilai hadiah ini dan kemudian mengembalikannya," katanya.
Sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar lokal menunjukkan Robert berfoto bersama Ruipeng sembari mengangkat gelas bersama Tony Abbott dan Ian Macfarlane. Tidak diketahui siapa yang membocorkan foto tersebut ke media.
Kepada ABC, Robert menolak mengomentari penyelidikan yang kini dilakukan kantor perdana menteri mengenai kunjungannya ke Cina. Kunjungan ini menurut oposisi merupakan pelanggaran kode etik menteri. Dalam sesi tanyajawab di DPR, Rabu (10/2) oposisi terus menjadikan isu ini sebagai bahan pertanyaan kepada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
