Vanuatu Yakinkan Australia Soal Pangkalan Militer Cina

REPUBLIKA.CO.ID, VANUATU -- Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai mengatakan kepada Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengijinkan Cina membangun pangkalan militer di negara di Kepulauan Pasifik tersebut. PM Salwai dan PM Turnbull mengadakan pertemuan di sela-sela KTT Negara-negara Anggota Persemakmuran (CHOGM) yang sedang berlangsung di London, Inggris.

Pembicaraan dilakukan setelah adanya laporan media bahwa Cina memiliki minat untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Pasifik. Kelompok media Australia Fairfax sebelumnya mengutip sumber yang tidak disebut namanya yang mengatakan bahwa usulan resmi belum lagi disampaikan namun opsi pangkalan militer Cina di Vanuatu sudah dibicarakan di kalangan pejabat senior di Canberra dan Washington.

Laporan mengenai adanya perundingan ini sudah dibantah oleh pemerintah Vanuatu dan juga pemerintah Cina. PM Salwai mengatakan kepada media bahwa dia sudah terlibat dalam pemerintahan selama 27 tahun, dan tidak pernah sekalipun terlibat pembicaraan dengan Cina mengenai pangkalan militer.

"Saya ingin mengyakinkan Perdana Menteri (Australia) bahwa Vanuatu tidak bermimpi menjadi pangkalan militer di satu hari nanti, ini bukan tradisi

kami, kami memiliki sistem adat dimana kami bekerja sama dan senang dengan hal tersebut." katanya.

PM Turnbull setuju bahwa laporan media mengenai Cina akan membangun pangkalan di Vanuatu adalah salah. "Perdana Menteri Vanuatu sudah dengan jelas mengatakan bahwa lapora media mengenai minat Cina untuk membangun pangkalan militer di Vanuatu tidak berdasarkan fakta sama sekali, jadi dia mengatakan laporan itu sama sekali tidak benar," katanya.

Salwai juga menekankan unsur lain dalam hubungan Australia-Vanuaru, dan mengatakan dia ingin melihat lebih banyak dukungan keamanan dari Australia.

Photo: Vanuatu ingin Australia membantu membangun akademi polisi. (Supplied: William Dyer)