REPUBLIKA.CO.ID,BERLIN--Tuntutan bersama oleh Inggris, Prancis dan Amerika Serikat agar penguasa Libya Kolonel Muammar Qaddafi meninggalkan kekuasaan bertemu di sini pada Jumat dengan kritik tajam Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan kepada perwakilan media pada pertemuan para menteri luar negeri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Berlin bahwa tuntutan seperti itu tidak dimandatkan oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Libya.

Dia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak punya mandat untuk 'mengganti rezim' di negara Arab itu. "Saya telah mendesak mitra NATO untuk ketat dan bertanggung jawab mematuhi mandat Dewan Keamanan PBB," kata Lavrov setelah Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, juga menggemakan seruan AS, Inggris dan Prancis bahwa Gaddafi harus pergi.

Permintaan pengusiran Qaddafi datang dari sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, yang mengatakan bahwa keluarnya Gaddafi dari pemerintah Libya 'akan menjadi pengkhianatan rendah budi."

Sementara itu, Lavrov mengatakan, ia telah 'mendengar' senjata-senjata telah dikirim kepada pemberontak Libya, dan mengatakan ini adalah 'pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan."

Lavrov menekankan kembali 'sangat pentingnya mempercepat pencarian solusi politik' atas konflik Libya.

Diplomat tertinggi Rusia itu mendukung seruan Uni Afrika mengenai pentingnya gencatan senjata di Libya. Lavrov juga menekankan, resolusi PBB tidak mengizinkan penggunaan pasukan darat di Libya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika