REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB menyatakan pemilihan umum di Burundi, yang diwarnai kekerasan dan boikot oposisi tidak bebas atau tepercaya, Kamis (2/7).
Pemilu berlangsung sehari setelah bentrokan menewaskan enam orang di ibu kota Bujumbura. Pemilihan anggota parlemen dan daerah digelar pada Senin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta pemilihan umum itu ditunda karena kemelut berbulan-bulan.
Pemantau PBB dalam laporannya mengatakan pemilihan umum itu dilaksanakan dalam ketegangan krisis politik, dan iklim ketakutan meluas serta intimidasi di sebagian wilayah negara.
"Kekerasan dan ledakan mendahului, dan dalam beberapa kasus mengiringi kegiatan terkait pemilu, terutama di Bujumbura," katanya dalam laporan sembilan halaman itu.
Misi tersebut menyimpulkan "bahwa iklimnya tidak kondusif untuk pemilu yang bebas, kredibel dan terbuka," kata laporan itu.
Pemilu pada Senin merupakan persiapan untuk pemilu presiden. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS John Kirby mendesak Presiden Pierre Nkurunziza menunda pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
