REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Myanmar Ang San Suu Kyi memberikan tanggapannya terkait harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan masalah Rohingya di Rakhine. Menurut Suu Kyi, Myanmar siap melakukan repatriasi pengungsi Rohingya.
“Ada tiga poin yang disampaikan Suu Kyi, termasuk di antaranya mengenai kesiapan Myanmar melaksanakan repatriasi pengungsi Rakhine segera setelah MoU dengan pemerintah Bangladesh ditandatangani,” kata Menteri Luar Negeri Retno dalam KTT ASEAN ke-31 di Philippines International Convention Center Manila, Filipina, sepert dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (14/11).
Adapun rincian poin tersebut, pertama yakni implementasi inisiatif mantan Sekjen PBB Kofi Anan. Hal ini sudah mulai berjalan dan dijalankan oleh Komite Khusus yang diketuai oleh Menteri Sosial Myanmar.
Kedua, terkait masalah akses kemanusiaan, Suu Kyi menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota ASEAN yang sudah memberikan bantuan dan juga kepada AHA Center.
Suu Kyi mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan akan ada permintaan lagi untuk bantuan, terutama bantuan yang sifatnya lebih untuk jangka menengah dan panjang. “Jadi kita akan tunggu permintaan Myanmar, kebutuhan apa untuk membangun Rakhine,” ujar Retno.
Ketiga, mengenai orang-orang yang akan kembali ke Myanmar. Karena itu, Suu Kyi mengatakan, pentingnya segera diselesaikan MoU repatriasi dengan Bangladesh. “Janji pemerintah Myanmar, tiga minggu setelah MoU ditandatangani maka akan diimplementasikan,” ungkap Menlu.
Saat Pleno KTT ASEAN ke-31 di Philippines International Convention Center Manila, Filipina, Presiden mengutip pidato “Report to the People” dari State Counsellor Myanmar.
Presiden berharap agar tiga butir dalam pidato tersebut yaitu repatriasi dan bantuan kemanusian, pemukiman kembali dan rehabilitasi, serta pembangunan dan perdamaian dapat diimplementasikan.
Menlu Retno menambahkan, Indonesia akan mencoba untuk terus menjalin komunikasi, baik dengan Bangladesh dan pihak-pihak yang lain agar draft MoU ini bisa segera diselesaikan.
Menurut dia, saat ini, draft MoU tersebut sudah berada di Bangladesh. Ia pun mengaku sudah berbicara dengan menteri negara di Bangladesh yang mengurus masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
