REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Palestina angkat suara terkait ancaman dari Presiden Amerika Donald Trump kepada negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menilai blunder besar dilakukan Amerika dengan surat yang dilayangkan Trump. Ini membuktikan Amerika semakin paradoks dalam menjalankan demokrasi.
Dia tak habis pikir, bagaimana sebuah negara tak diberi kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah inti demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagungkan Amerika.
"Ini membuktikan kesalahan kembali yang dilakukan saat mereka mengeluarkan surat ancaman kepada negara-negara. (Kesalahan besar) mengeluarkan ancaman untuk mengarahkan keputusan negara lain dalam voting," kata Riyad al-Maliki, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (21/12).
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).
Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. "Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi," ujar Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
