REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pasukan keamanan Irak secara paksa mengembalikan warga sipil dari kamp-kamp pengungsian ke wilayah rawan pertempuran di Provinsi Anbar yang didominasi Sunni. Hal ini dilakukan menjelang pemilihan umum di Irak yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada Mei mendatang.
Pihak berwenang mengembalikan warga ke rumah mereka agar pemilihan berlangsung tepat waktu. Warga harus berada di daerah asal mereka untuk bisa memilih dan jika mereka tidak pulang, pemilihan bisa ditunda.
Mengelola lebih dari dua juta warga Irak yang mengungsi karena perang melawan ISIS adalah salah satu tugas utama Perdana Menteri Haider al-Abadi. Namun para kritikus mengatakan Abadi lebih tertarik untuk memenangkan pemilihan daripada mengurangi penderitaan para pengungsi Irak dan mengembalikan mereka ke rumah dengan selamat.
Abadi mendapatkan popularitas tinggi setelah Irak berhasil mengalahkan ISIS. Namun ia khawatir pemilihan tidak dapat diselenggarakan. Strateginya bukan tanpa risiko. Abadi harus mengabaikan pemilih Sunni karena mereka akan menderita setelah dikirim kembali ke daerah berbahaya.
Abadi mengincar masa jabatan kedua dan berencana untuk memerangi korupsi, serta mempertahankan persatuan nasional Irak dalam menghadapi separatisme Kurdi. Dia membutuhkan semua suara yang bisa dikerahkannya untuk menghadapi kandidat dari milisi Syiah yang didukung Iran.
Puluhan warga terlantar luar kamp di Kota Amriyat al-Falluja yang terletak 40 Km dari Baghdad. Mereka mengungkapkan, mereka telah dipaksa pulang dan beberapa di antaranya tewas atau luka-luka setelah kembali ke rumah.
Pekerja bantuan mengatakan truk-truk militer Irak tiba di kamp-kamp pengungsian tanpa pemberitahuan. Komandan militer kemudian membacakan daftar orang-orang yang harus pulang dan memberi mereka waktu satu jam untuk mengemasi barang-barang.
Para pekerja bantuan, yang semuanya berbicara tanpa menyebutkan nama, "Kembalinya mereka tentu tidak aman. Bahkan mereka yang secara terbuka menolak, benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa mengatakan tidak pada sekelompok orang yang membawa senjata api," ujar seorang pekerja bantuan.
Pekerja bantuan mengatakan komandan militer mengungkapkan kepada mereka, perintah ini berasal dari Abadi. Namun, juru bicara perdana menteri tidak menanggapi permintaan komentar.
Juru Bicara Operasi Gabungan Irak Brigadir Jenderal Yahya Rasool mengatakan, berita mengenai pemulangan paksa warga sipil adalah berita yang dibesar-besarkan. "Perhatian utama kami adalah keamanan warga negara kami. Tugas kami adalah untuk melindungi mereka," kata Brigadir Jenderal Rasool.
Pada 25 November, pasukan keamanan Irak tiba di sebuah kamp di Kota Amriyat al-Falluja. Seorang pengungsi bernama Mahdi Ahmed (72) mengatakan pasukan keamanan meminta anaknya, Saleh Ahmad, untuk kembali ke kota asalnya, Betaya.
Saleh menolak karena daerah asal mereka masih tidak aman setelah ditinggalkan ISIS, terlebih rumah mereka juga telah hancur. Seorang komandan kemudian meyakinkan mereka rumah mereka aman dengan mengatakan lebih baik tinggal di tenda di kota asal daripada tinggal di tenda pengungsian.
Saleh akhirnya dengan enggan membawa istri dan beberapa anaknya naik truk. Sementara Mahdi tetap berada di kamp pengungsian bersama istrinya yang sakit dan beberapa orang anaknya yang lain.
"Mereka memberinya sebuah tenda, dia kembali ke rumah kami yang hancur dan mencoba memasang tendanya di halaman rumah kami," kata Mahdi kepada wartawan di Amriyat al-Falluja.
Setelah itu, sebuah bom meledak di tenda yang didirikan Saleh di halaman rumahnya. Istri Saleh tewas dan putrinya menderita luka bakar seluruh tubuh. Saleh kehilangan satu mata dan terluka parah di tangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
