REPUBLIKA.CO.ID, BANGOKOK--Kabinet Thailand, Selasa setuju mencabut keadaan darurat lima tahun di salah satu daerah paling selatannya sebagai ujian bagi wilayah-wilayah lain yang berpenduduk mayoritas Muslim, kata para pejabat. Undang-undang darurat-- yang memberikan kekuasaan luas pada pasukan keamanan - akan dicabut di distrik Mae Lan, provinsi Pattani, salah satu dari tiga provinsi dekat perbatasan Malaysia yang berada dalam keadaan darurat sejak tahun 2005. Undang-undang itu akan digantikan dengan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) yang kurang ketat.

"Itu menunjukkan pemerintah telah mencapai kemajuan dalam menangani masalah kerusuhan di wilayah selatan," kata Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan menambahkan ada penurunan dalam jumlah aksi kekerasan tahun ini.

Pihak berwenang mengatakan mereka juga akan mempertimbangkan pencabutan keadaan di dua distrik lagi, salah satunya di provinsi Yala dan lainnya di provinsi Narathiwat.

Kelompok garis keras melancarkan aksi perlawanan di wilayah itu sejak awal tahun 2004, menewaskan lebih dari 4.400 orang, warga Muslim dan Buddha. Para korban terbaru termasuk seorang warga Buddha berusia 37 tahun yang ditembak mati Senin ketika sedang naik sepeda motor untuk bekerja di Pattani. Di Narathiwat seorang pria Muslim berusia 27 tahun dan ayahnya ditembak mati di sebuah perkebunan karet.

Seorang yang diduga gerilyawan juga tewas di provinsi Patani, Selasa dalam baku tembak dengan pasukan keamanan yang juga menyebabkan empat personil polisi cedera, kata para pejabat.

Para aktivis hak asasi manusa mengecam keadaan darurat itu, dengan mengatakan bahwa itu memberikan pasukan keamanan kekebalan hukum.

Undang-undang darurat itu memberikan izin pada militer untuk menahan mereka yang diduga adalah gerilyawan untuk diperiksa tanpa tuduhan dan ada beberapa kasus orang tahanan meninggal dalam tahanan militer dalam apa yang para keluarga merekaa sebut berada dalam keaadaan yang mencurigakan.

Sekitar 30 ribu tentara digelar di wilayah selatan itu bersama dengan ribuan anggota paramiliter untuk memerangi gerilyawan yang tujuan pastinya tidak jelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika