REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM - Dewan kotapraja Jerusalem Senin (14/2) menyetujui pembangunan 120 rumah baru di lingkungan permukiman Yahudi Ramot di Jerusalem Timur. Permukiman tersebut merupakan wilayah Arab yang dicaplok Israel.
"Itu bukan berita baik," kata Pepe Alalu, anggota dewan kotapraja itu dari partai oposisi Meretz. "Mereka telah menyetujui 120 unit perumahan di Ramot ... ada dua izin yang disahkan, satu untuk 56 unit rumah dan lainnya untuk 6 unit rumah."
Persetujuan itu terjadi pada malam kunjungan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, yang menyatakan bahwa pembangunan permukiman di Jerusalem Timur telah merusak prospek untuk meluncurkan kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Alalu mengatakan bahwa keputusan komisi kotapraja itu tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. "Itu sudah final," katanya.
Jurubicara pemerintah Palestina, Ghassan Khatib, menyatakan fakta bahwa pengumuman itu telah menjadi biasa, tidak mengurangi kegawatan dari tindakan tersebut. "Itu tidak mengubah fakta bahwa ini tidak sah dan tidak dapat diterima," katanya pada AFP. "Kami mengkritiknya, mengutuknya dan mengharapkan Amerika Serikat akan lebih efektif dalam upaya untuk mencegah Israel meneruskan ekspansi permukimannya, khususnya di Jerusalem."
Ir Amim, kelompok yang mengembangkan hidup berdampingan (secara damai) di Jerusalem, menuduh pemerintah Israel telah mendorong pembangunan permukiman di kota itu. Menurut organisasi itu, sejak berakhirnya moratorium Israel dalam pembangunan permukiman di Tepi Barat pada September, pemerintah Israel telah maju dengan kecepatan penuh dengan kebijakan pembangunan yang agresif di Jerusalem Timur.
"Kebijakan ini menjadikan Jerusalem medan tempur politik, dan mengganggu stabilitasnya," tegasnya.
Ashton diperkirakan akan melakukan pembicaraan terpisah pada Selasa dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu Avigdor Lieberman serta dengan presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Salam Fayyad, sebagian bagian dari lawatannya ke Timur Tengah. "Sikap EU mengenai permukiman jelas," kata Ashton dalam satu pernyataan, Desember. "Permukiman itu tidak sah menurut hukum internasional dan rintangan bagi perdamaian.''
Pembangunan terkait permukiman belakangan ini, termasuk di Jerusalem Timur, menentang upaya masyarakat internasional untuk mencapai pembicaraan yang berhasil. Ramot, dengan penduduk lebih dari 41.000, adalah salah satu lingkungan permukiman Yahudi di Jerusalem yang Israel bangun di tanah yang mereka rebut dalam Perang Enam Hari 1967.
Pembicaraan damai yang diperantarai AS antara Israel dan Palestina macet pada September lalu karena masalah permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur. Palestina telah menolak kembali ke pembicaraan damai langsung sejak pembekuan permukiman Israel 10 bulan berakhir, tiga pekan setelah pembicaraan itu dimulai lagi September. Mereka menolak berunding dengan Israel sementara negara itu membangun di tanah yang mereka inginkan untuk negara mereka yang dijanjikan.
Pada Maret 2010, kementerian dalam negeri Israel mengumumkan rencana untuk membangun 1.600 rumah di Ramat Shlomo, sebuah permukiman Yahudi Orthodoks di Jerusalem Timur.
Pengumuman itu, yang terjadi ketika Wakil Presiden AS Joe Biden berkunjung, telah memicu tanggapan keras dari sekutu pentingnya di Washington, memasamkan hubungan selama beberapa bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
