REPUBLIKA.CO.ID,TUNIS--Sejumlah pemberontak di Libya menginginkan gencatan senjata segera dan penghentian pengepungan sejumlah kota di Libya oleh pasukan pemimpin Libya, Muamar Qaddafi, kata utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi Libya, Abdel Elah Al Khatib, Selasa. Khatib menyatakan hal itu sehari setelah dia menemui pemimpin pemberontak Libya di Tobruk.

"

Mereka mengatakan keinginannya atas penghentian pengepungan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Libya di sejumlah kota dan upaya gencatan senjata dengan segera di kawasan itu," kata pernyataan yang dikutip dari Khatib. "Mereka menjelaskan beragam hal keadaan dan menunjukkan kesengsaraan serta kesulitan yang dialami oleh sebagian kota dan kabupaten di Libya," tambah utusan itu.

Pernyataan tersebut bersamaan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon selama sehari ke Tunisia. Khatib melakukan pertemuan pertamanya dengan sejumlah pemimpin pemberontak Libya di kota Tobruk, Libya timur, pada Senin "untuk mengetahui pandangan dan keadaan mereka mengenai keadaan di Libya", demikian pernyataan dari PBB.

Utusan PBB itu yang misinya dimulai lebih awal pada Maret menambahkan bahwa para pemimpin oposisi Libya secara khusus menginginkan penghentian penggunaan tank dan senjata berat oleh pasukan pemerintah yang menargetkan warga sipil. Khatib mengulangi pernyataan Ban dan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) bagi para pemimpin pemberontak Libya "mengenai solusi terhadap krisis dalam menanggapi permintaan sah rakyat Libya".

Khatib bertemu dengan Ketua Dewan Nasional Peralihan Libya, Mustafa Abdul Jalil di Tobruk dan sejumlah anggota dewan tersebut. Pada pekan lalu Khatib berada di Tripoli untuk melakukan perundingan dengan para pejabat tinggi pemerintah.

Ban tiba di Tunis pada Senin untuk menemui pemerintah peralihan Tunisia setelah penerbangannya melalui Eropa untuk menghindari kawasan konflik di sekitar Libya. Selama kunjungannya, pemimpin PBB itu akan menemui Presiden sementara Tunisia, Foued Mebazaa dan Perdana Menteri sementara, Beji Caid Essebsi serta para anggota Dewan Tinggi yang bertanggung jawab atas penyusunan peraturan pemilihan umum baru bagi masyarakat Tunisia dalam memilih majelis konstituen pada 24 Juli 2011.

Pada pekan lalu DK-PBB mengesahkan tindakan militer internasional untuk memberlakukan kawasan larangan terbang di Libya dan melindungi warga sipil Libya dari pasukan Qaddafi yang mencoba menghentikan pemberontakan rakyat. Pada Selasa sejumlah pasukan Barat melakukan operasi militer yang diperintahkan oleh PBB dengan menyerang markas Qaddafi secara berturut-turut pada hari keempatnya sementara beberapa keraguan berkembang atas terlaksananya operasi tersebut.

Para pejabat asal Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan tersebut harus dikurangi setelah berjalannya serangan pertama namun kawasan larangan terbang akan diperluas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika