REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan mengambil tindakan terhadap mereka yang berusaha mengemplang pajak. Cina juga mengontrol bayaran yang terlalu tinggi bagi artis dalam usaha mereka mengurangi pajak yang harus dibayar.
Demikian dilaporkan oleh kantor berita resmi Cina, Xinhua mengenai peraturan baru yang dikeluarkan badan yang mengurusi pajak di kalangan industri perfilman negeri tersebut. Praktik pembayaran ilegal, termasuk membuat kontrak palsu guna membuat laporan pendapatan palsu menyebabkan tingginya biaya produksi. Karenanya mempengaruhi kualitas dan merusak industri film Cina yang sekarang bernilai 8,6 miliar dolar AS.
Standar baru perlu dibuat untuk menentukan batas pembayaran bagi para artis, dengan bayaran tidak boleh melebihi 40 persen dari biaya produksi keseluruhan. Bayaran untuk para bintang tidak boleh melebihi 70 persen dari bayaran keseluruhan bagi pekerja di industri ini.
Aturan baru ini muncul setelah adanya perseteruan antara presenter televisi Cina Cui Yongyuan dan artis top Fan Bingbing. Cui menyebarkan postingan di media Cina Weibo. Dia menyebut dua kontrak dibuat Fan Bingbing untuk pekerjaan yang sama, dengan tanda tangan Fan.
Fan membantah melakukan hal yang ilegal, namun praktik menandatangani beberapa kontrak untuk pekerjaan yang sama yang dikenal dengan isilah 'kontrak yin-yang' banyak dilakukan di sana. Dengan cara ini, kontrak dengan nilai paling rendah akan dilaporkan ke bagian pajak sehingga pajak yang dibayar lebih rendah.
Seorang produser mengatakan kepada harian berbahasa Cina Guangming Daily di 2011, hampir semua rumah produksi melakukan hal tersebut kepada aktor yang mereka pakai. Perbedaan antara kontrak itu bisa 10 kali lipat dari yang rendah ke yang tertinggi, sebagai bayaran sebenarnya.
Peraturan baru yang diperoleh Xinhua juga menyebutkan berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengurangi kebiasaan warga muda Cina yang membabi buta mengejar para bintang. Juga diperlukan usaha mengurangi kecenderungan yang berlanjut dalam memuja uang dan mencegah berubahnya nilai sosial.
Aturan itu mengatakan manfaat sosial harus menjadi prioritas utama, dan usaha hanya untuk mencapai kepopuleran baik di bioskop, online maupun televisi harus ditentang keras. Tahun lalu, lima badan pemerintah mengeluarkan petunjuk mendesak perusahaan media untuk memfokuskan diri pada budaya dan bukannya selebriti, dan berusaha mengekang semakin tingginya bayaran untuk para bintang film.
Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
