Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Uni Afrika Bekukan Keanggotaan Sudan Usai Pemrotes Diserang

Jumat 07 Jun 2019 17:19 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Pasukan keamanan Sudan menggiring warga sipil di Khartoum, Sudan, Senin (3/6). Pasukan keamanan Sudan membubarkan paksa kamp pemrotes.

Pasukan keamanan Sudan menggiring warga sipil di Khartoum, Sudan, Senin (3/6). Pasukan keamanan Sudan membubarkan paksa kamp pemrotes.

Foto: AP Photo via AP video
Uni Afrika membekukan keanggotaan Sudan hingga pemerintahan sipil terbentuk.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Uni Afrika (AU) pada Kamis (6/6) membekukan keanggotaan Sudan sampai pemerintahan sipil di negara itu terbentuk.

Baca Juga

AU meningkatkan tekanan global atas pemimpin baru militer negara itu agar mundur setelah kerusuhan terburuk berlangsung sejak penggulingan Omar Al-Bashir pada April.

Ethiopia, negara tempat blok benua tersebut berpusat, merencanakan upaya penengahan.

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmad, pada Jumat (7/6) dijadwalkan bertemu dengan anggota Dewan Peralihan (TMC), yang berkuasa, dan oposisi.

Kedua pihak telah terlibat dalam pembicaraan mengenai peralihan pimpinan sipil menuju demokrasi. Tapi, perundingan yang memang sudah goyah, ambruk ketika pasukan keamanan menyerbu kamp aksi duduk pada Senin (3/6) hingga menewaskan puluhan orang.

Pertemuan di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian AU meminta gangguan kekuasaan konstitusional ditangani dengan cara membekukan keanggotaan Sudan.

Uni Eropa (EU) mendukung keputusan AU itu. EU mengatakan organisasi kawasan tersebut menetapkan kriteria yang jelas bagi pemulihan proses politik yang damai dan dapat dipercaya di Sudan.

Uni Eropa juga mendesak negara lain agar tidak ikut campur dalam urusan Sudan dan menyerukan pembebasan Yasir Arman, Wakil Kepala Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang ditangkap di kediamannya di Khartoum pada Rabu (5/6).

Bekas penguasa kolonial Sudan, Inggris, memanggil duta besar Sudan ke Kantor Urusan Luar Negeri pada Kamis untuk menyampaikan keprihatinan Inggris.

Aliansi oposisi Deklarasi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (DFCF) mengatakan aliansi itu tidak lagi siap untuk berdialog. Aliansi itu menuntut militer menyerahkan kekuasaan.

"Dewan kudeta dan siapa pun yang terlibat dalam kejahatannya sejak 11 April harus dimintai pertanggungjawaban," kata DFCF di dalam satu pernyataan. Aliansi juga menuntut pembubaran unit paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF), yang ditakuti. Beberapa saksi mata mengatakan RSF, yang menguasai Khartoum, memimpin penindasan terhadap kamp pemrotes.

Oposisi menyatakan 108 orang tewas dalam kerusuhan sejak Senin, tapi Kementerian Kesehatan Sudan menyebutkan jumlah korban jiwa 61, termasuk tiga personel keamanan, yang katanya ditikam hingga tewas.

RSF, yang dimpin oleh wakil pemimpin Dewan Militer Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, muncul dari milisi yang memerangi kelompok perlawanan diDarfur Barat sejak 2003.

Milisi tersebut dituduh melakukan kekejaman di Darfur sementara al-Bashir didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional karena melakukan kejahatan dan pemusnahan suku, tapi dia membantah tuduhan tersebut. Dia sekarang berada dalam tahanan di Khartoum.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA