REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia telah melakukan kampanye jangka panjang untuk terpilih menjadi anggota tak tetap DK PBB. Kampanye juga dilakukan secara bersih, tidak menghamburkan uang dan lebih mengedepankan rekam jejak Indonesia.
"Rekam jejak Indonesia dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB," jelasnya saat Konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (12/6).
Ia mengungkapkan, empat hal penyumbang kemenangan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil dan damai. "Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," kata Presiden
Kedua, lanjut Kepala Negara, adalah rekam jejak dan peranan diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia. Ketiga, independensi politik luar negeri Indonesia. Keempat peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. "Termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, Indonesia telah mendapatkan dukungan 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan. Perolehan ini sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang. "Perjuangan diplomat kita dan juga dari setiap pertemuan kita dengan kepala negara, kepala pemerintahan dengan negara-negara sahabat," katanya.
Presiden mengatakan, setiap bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan selalu mengangkat pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ini.
"Kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat," kata Presiden.
Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo mempertanyakan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk bisa menjadi ATT DK PBB.
"Kemarin saya sudah mengingatkan agar Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) jangan heboh-heboh amat. Peranan ATT DK PBB itu sangat terbatas. Di sisi lain, ada 126 negara yang pernah menjadi ATT DK PBB,” kata Dradjad, kepada Republika.co.id, Ahad (10/6).
Bahkan, menurut Dradjad, Arab Saudi pernah menolak duduk sebagai ATT DK PBB. Ceritanya, Arab Saudi terpilih pada tanggal 17 Oktober 2013. Perolehan suaranya 176. Bandingkan dengan Indonesia yang memperoleh 144.
Selain itu, kata Dradjad, Arab Saudi tidak mendapat saingan dari negara lain ketika terpilih. Hal ini sama dengan Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika yang terpilih bersama Indonesia untuk periode 2019-2020. Hanya Indonesia vs Maladewa yang harus masuk pemungutan suara.
Setelah terpilih, lanjut Dradjad, Arab Saudi langsung menyatakan menolak duduk dalam DK PBB. Alasannya, DK PBB dinilai berstandar ganda, sehingga tidak efektif dalam mengatasi konflik Israel-Palestina, pelucutan senjata nuklir di Timur Tengah dan penghentian perang saudara di Suriah.
Pada tanggal 12 November 2013, Arab Saudi melalui Dubesnya di PBB, Abdallah Y. Al-Mouallimi, secara resmi mengirim surat penolakannya. "Kursi yang ditinggalkan Arab Saudi lalu diisi oleh Yordania, yang terpilih pada tanggal 6 Desember 2013 dengan 178 suara,” papar politikus senior PAN ini.
Arab Saudi memang menjadi satu-satunya negara yang pernah menolak duduk dalam DK PBB. Namun alasan penolakan Arab Saudi tersebut adalah fakta yang diakui oleh banyak diplomat dunia."Ya memang begitulah DK PBB,” kata Dradjad.
Dradjad bertanya tentang alasan Indonesia ngotot menjadi ATT DK PBB untuk periode 2019-2020. Sampai-sampai harus voting melawan Maladewa, yang belum pernah sekalipun menjadi ATT DK PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
