REPUBLIKA.CO.ID,JIANGXI -- Menurut laporan media setempat, pihak berwenang di Cina tenggara telah menyita, menghancurkan, dan bahkan menggali peti mati sesuai dengan kebijakan "nol penguburan" yang kontroversial.
Pemerintah Provinsi Jiangxi ingin penduduk setempat hanya mengkremasi jasad orang yang mereka cintai. Tetapi keluarga miskin di daerah perdesaan Cina seringkali menghabiskan banyak uang untuk menabung demi peti mati dan ritual pemakaman mahal.
Kebijakan itu dilaporkan dilaksanakan untuk mengadopsi lebih banyak praktik "ramah lingkungan". Tetapi para pengamat menduga itu adalah upaya untuk melestarikan lahan. Hal itu juga menuai kecaman dari media Pemerintah di Beijing sebagai tindakan "biadab".
Gambar-gambar yang tersebar di media sosial Cina menunjukkan para petugas yang memindahkan peti mati dari rumah, dan menghadapi perlawanan dari pemilik. Setelah disita, peti mati diletakkan berdampingan dan dihancurkan berkeping-keping menggunakan ekskavator.
Alasan menggunakan cara barbar
Surat kabar milik pemerintah, Global Times, melaporkan orang-orang lanjut usia di banyak desa di Provinsi itu menyimpan peti mati mereka di rumah. Mereka percaya bahwa mereka akan diberi umur yang lebih panjang makin awal mereka menyiapkan kematian. Beberapa orang tua bahkan mencoba memanjat ke dalam peti mati mereka sebagai upaya untuk menghentikan peti itu dibawa pergi.
Pihak berwenang di Jiangxi telah melakukan kampanye menentang penguburan sejak April tahun ini. Global Times mengatakan, otoritas Jiangxi mengumpulkan lebih dari 5.000 peti mati bulan lalu, namun laporan lain mengatakan puluhan ribu telah disita sejak awal kebijakan itu diberlakukan.
Setidaknya satu mayat bahkan digali di satu daerah setelah dimakamkan karena melanggar kebijakan, demikian tulis harian South China Morning Post.
Keluarga yang dengan sukarela menyerahkan peti mati mereka menerima kompensasi. Tetapi mereka yang menolak tidak menerima uang dan bahkan bisa menghadapi denda.
Laporan-laporan dari awal tahun ini menunjukkan bahwa jumlah kompensasi yang dibayarkan lebih kecil dari biaya peti mati itu. The People's Daily, corong resmi Partai Komunis Cina, minggu ini mengkritik cara Pemerintah Jiangxi mempraktikkan kebijakan tersebut.
Editorial tersebut telah dihapus dari situs koran itu, tetapi tetap ada di situs berita Cina lainnya. "Apakah ada alasan untuk melakukan cara yang kasar dan bahkan biadab?" kata surat kabar itu." "Ini merusak citra otoritas, dan bahkan memprovokasi umpatan publik dan kemarahan."
Sebuah artikel yang diterbitkan pada Rabu (1/8) di Beijing News menyatakan pihak berwenang di Provinsi itu akan melanjutkan kebijakan tersebut, tetapi tidak akan mengambil peti mati dengan paksa.
"Staf Kantor Reformasi Pemakaman Provinsi Yifeng mengatakan bahwa jika warga tidak mau menyerahkan peti mati, maka pemerintah tidak akan memaksa mereka, tetapi mereka tidak menerima kompensasi," kata artikel itu.
Ini bukan pertama kalinya pada 2018, pihak berwenang berusaha untuk campur tangan dalam ritual pemakaman di perdesaan Cina. Pada Februari, Kementerian Kebudayaan Cina mengumumkan telah menindak praktik menyewa penari telanjang sebagai hiburan di pemakaman, teknik yang digunakan beberapa keluarga untuk meningkatkan jumlah pelayat.
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
