REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Hakim pengadilan Myanmar pada Jumat (26/10) membebaskan dengan jaminan tiga wartawan surat kabar terbesar milik swasta di negara itu. Mereka ditahan atas dakwaan hasutan setelah menyiarkan tulisan mempertanyakan pengeluaran dana oleh pemerintah.
Phyo Wai Win, ketua wartawan "Eleven Media", dan dua redaktur, Kyaw Zaw Lin dan Nayi Min, ditangkap pada 10 Oktober setelah pemerintah daerah di Yangon, ibu kota niaga Myanmar, menyampaikan keluhan. Penahanan mereka, di penjara Insein di pinggiran kota itu, menandai pukulan terbaru terhadap kebebasan pers di negara tersebut, tempat puluhan wartawan diburu dalam beberapa bulan belakangan.
"Sebagai pewarta, saya menuliskan artikel saya atas dasar informasi yang benar," kata Phyo Wai Win, ketika berjalan keluar ruang pengadilan di Kotapraja Tamwe, Yangon tengah, setelah menerima keputusan bebas pada Jumat. Peradilan lanjutan dijadwalkan pada 9 November.
Hakim Tin War War Thein, yang menjelaskan keputusannya untuk memberikan jaminan, kepada pengadilan bahwa para wartawan tersebut tidak memperlihatkan gelagat untuk melarikan diri.
"Hukuman untuk kasus itu bukan hukuman seumur hidup tetapi maksimum dua tahun penjara, dan terdakwa bekerja di sebuah jurnal di kotapraja Tamwe, maka mereka tak ada alasan untuk melarikan diri," katanya.
Ketiga wartawan itu menghadapi dakwaan berdasarkan Ayat 505 dari peraturan peninggalan kolonial negara itu, yang melarang penyiaran informasi yang bisa menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran, yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran atau mengganggu kepentingan umum. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran atas ayat itu dijatuhi hukuman maksimal dua tahun penjara.
Beberapa hari sebelum ditangkap, mereka menyiarkan laporan yang di dalamnya terdapat kutipan-kutipan dari para pembuat undang-undang yang mempertanyakan penggunaan dana kota itu, termasuk pembiayaan proyek pengangkutan. Pemerintah regional Yangon yang dipimpin Menteri Besar Phyo Min Thein, orang dekat pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan anggota partai pimpinannya, Liga Nasional Demokrasi.
Pada pekan lalu, media melaporkan Presiden Myanmar Win Myint memerintahkan pihak berwenang daerah menyelesaikan perselisihan itu melalui perundingan dengan Dewan Pers Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
