REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Dewan Kerajaan Malaysia melakukan pertemuan pada Senin (7/1), untuk memutuskan kapan raja baru akan dipilih. Pertemuan dilakukan setelah Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia Muhammad V mengumumkan pengunduran dirinya secara tiba-tiba pada Ahad (6/1).
Raja Muhammad V mengundurkan diri setelah dua tahun berada di atas takhta, tanpa memberikan alasan pasti. Ini merupakan pertama kalinya seorang raja di Malaysia turun sebelum menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.
Malaysia menganut sistem monarki konstitusional dan raja memiliki peran seremonial, termasuk bertindak sebagai pemelihara Islam di negara mayoritas Muslim itu. Persetujuan raja diperlukan untuk penunjukan perdana menteri dan berbagai pejabat senior.
Sembilan negara bagian Malaysia bergiliran untuk mengajukan calon raja, yang akan dipilih melalui pemungutan suara dalam Council of Rulers. Council of Rulers terdiri atas sembilan pemimpin negara bagian, yang sebagian besar bergelar sultan.
Kantor berita Bernama melaporkan, enam dari sembilan pemimpin negara bagian di Malaysia bertemu pada Senin (7/1) di istana nasional untuk memutuskan tanggal pemilihan raja baru. Tidak diketahui mengapa tiga pemimpin lainnya tidak hadir dalam pertemuan itu.
Pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu empat minggu sejak terjadi kekosongan takhta. Raja Muhammad V (49 tahun) diketahui baru memulai kembali tugasnya pekan lalu setelah menghabiskan dua bulan masa cuti medis.
Gambar-gambar di media sosial pada Desember lalu menunjukkan, dia telah menikah di Rusia. Istri barunya bernama Oksana Voevodina, yang memenangkan kontes Miss Moscow pada 2015.
Istana tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari foto atau laporan pernikahan Raja Muhammad V.
Media telah melaporkan ketegangan antara istana dan pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sejak kembali berkuasa tahun lalu. Pada Juni, pemerintah dan istana menghadapi kebuntuan hampir dua pekan atas rencana untuk menunjuk seseorang yang bukan dari komunitas etnis Melayu mayoritas sebagai jaksa agung. Raja akhirnya menyetujui penunjukan itu, meskipun insiden tersebut memicu ketegangan etnis.
Mahathir mengatakan dalam sebuah tulisan blog pekan lalu, setiap orang, mulai dari penguasa hingga perdana menteri dan menteri, hingga pegawai negeri dan warga negara biasa, harus tunduk pada hukum. Pada Senin (7/1), Mahathir mengatakan pemerintah berharap dewan akan memilih seorang raja baru sesegera mungkin karena pemerintah perlu raja mengetahui tentang hal-hal tertentu.
Baca: Raja Malaysia Mendadak Mengundurkan Diri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
