REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan lebih giat mengundang para diplomat asing untuk mengunjungi fasilitas pendidikan dan pelatihan di Xinjiang. Hal itu merupakan upaya Cina untuk menepis kritik dari negara-negara Muslim atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Sejak Desember tahun lalu, Cina telah membawa tiga kelompok diplomat asing mengunjungi fasilitas pendidikan dan pelatihan di Xinjiang. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, Sabtu lalu sejumlah diplomat dari sejumlah negara diundang untuk mengunjungi Xinjiang. Diplomat tersebut di antaranya dari Pakistan, Venezuela, Mesir, Kuba, Kamboja, Rusia, Senegal, dan Belarus.
Sementara itu, untuk kunjungan berikutnya, Cina akan mengundang diplomat dari Arab Saudi, Aljazair, Maroko, Lebanon, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Bangladesh, Turkmenistan, Georgia, Hongaria, dan Yunani. Para diplomat tersebut rencananya akan melakukan perjalanan ke Xinjiang pada pekan depan.
Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Lebanon mengatakan kepada Reuters, Lebanon tidak akan berpartisipasi dalam kunjungan tersebut. Sementara Kementerian Luar Negeri Cina dalam tanggapan melalui faks kepada Reuters membenarkan bahwa, Pemerintah Xinjiang telah mengundang para diplomat. Namun, mereka tidak memberikan perincian lebih lanjut.
"Kami percaya perjalanan ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang Xinjiang. Xinjiang sangat terbuka dan kami percaya siapa pun yang tidak berprasangka buruk, dapat secara objektif melihat keberhasilan pembangunan Xinjiang," ujar Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya kepada Reuters, Kamis (21/2).
Cina semakin khawatir dengan serangan dunia terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan di Xinjiang, yang dinilai telah melanggar hak asasi manusia. Negara-negara Muslim telah melayangkan kritik keras terkait hal tersebut. Bahkan, Turki meminta Cina untuk menutup kamp-kamp itu.
Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, upaya Xinjiang telah membuat kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional. Hal itu terutama dalam upaya memberantas terorisme.
Cina berharap, isu mengenai Xinjiang tidak kembali diangkat dalam beberapa konferensi internasional mendatang. Salah satunya yakni konferensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimulai pada Senin depan di Jenewa. Kemudian, pada akhir April akan digelar Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road di Beijing. Konferensi ini rencananya aka dihadiri oleh pemimpin dari beberapa negara-negara muslim.
Para aktivis hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan negara-negara muslim untuk membentuk investigasi ke kamp-kamp di Xinjiang. Beberapa negara barat seperti Swiss, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) paling kritis terhadap kebijakan Cina di Xinjiang.
Kepala Institut Studi Asia Tengah Universitas Lanzhou, Yang Shu mengatakan, membawa diplomat asing ke Xinjiang memang sangat penting. Namun, perlu dilihat juga masalah yang akan timbul ke depannya.
Yang menjelaskan, negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Cina, dengan mudah dapat mencapai konsensus tentang maslah Xinjiang. Sementara negara-negara lainnya tidak akan banyak berpengaruh.
"AS dan negara-negara lain telah lama mengkritik Cina karena masalah Xinjiang, dan sebuah penjelasan tidak akan mengubah pikiran mereka," ujar Yang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
