REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyerukan penarikan pasukan khusus AS dari pulau-pulau di Filipina selatan. Duterte mengatakan kehadiran mereka dapat memperumit serangan terhadap militan Abu Sayyaf.
Seperti yang dilansir dari The Guardian, Selasa (13/9), Duterte khawatir tentara Amerika di Mindanao akan menjadi sasaran bernilai tinggi bagi Abu Sayyaf, yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ketika intensitas operasi militer ditingkatkan.
"Mereka harus pergi. Saya tidak ingin membuat keretakan dengan Amerika. Tapi mereka harus pergi. Amerika, mereka (para militan) akan benar-benar membunuh mereka, mereka akan mencoba menculik tentara untuk mendapatkan uang tebusan," ujar Duterte dalam pidatonya di upacara pengambilan sumpah bagi para pejabat baru.
Sebelumnya, hubungan Duterte dengan Barack Obama sempat bergejolak ketika dia memanggil Obama sebagai “anak perempuan jalang”. Atas umpatannya itu, Obama membatalkan pertemuannya dengan Duterte di KTT ASEAN pekan lalu. Kedua presiden tersebut akhirnya bertemu pada Jumat (9/9) setelah Duterte meminta maaf.
Baca: Iran Luncurkan Kapal Baru di Tengah Ketegangan dengan AS
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengatakan tidak mengetahui adanya komunikasi resmi dengan Filipina terkait penarikan pasukan Amerika. Dia mengatakan AS tetap berkomitmen untuk aliansi.
Pejabat AS lainnya mengatakan hanya ada sedikit pasukan khusus di Mindanao yang bertindak sebagai penghubung.
Pada 2002, Washington mengerahkan tentara pasukan khusus di Mindanao untuk melatih dan menjadi penasihat bagi unit Filipina dalam memerangi militan Abu Sayyaf. Program itu melibatkan 1.200 orang Amerika.
Program tersebut dihentikan pada 2015, tetapi sampai sekarang masih ada kehadiran sejumlah pasukan Amerika untuk logistik dan dukungan teknis. AS fokus terhadap keamanan di Filipina setelah kedua negara berbagi kekhawatiran tentang klaim teritorial Cina.
Juru bicara Pentagon Komandan Gary Ross mengatakan pada Senin (12/9) mereka akan berkonsultasi dengan Filipina untuk menyesuaikan bantuan mereka terhadap langkah-langkah antiterorisme sesuai dengan pemerintahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
