REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pada 25 Januari 1942, Thailand memutuskan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Thailand saat itu menjadi "negara boneka" Jepang, yang sebelumnya menyatakan netral pada Perang Dunia II dan akhirnya memutuskan berpihak ke negeri Matahari Terbit.
History mencatat Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul langsung mulai mengendalikan negaranya dengan sistem kediktatoran usai pendeklarasian perang kala itu. Konflik Thailand pertama kali muncul setelah Prancis jatuh ke tangan Jerman dan menciptakan negara boneka bernama "Vichy". Thailand melihat adanya celah dari kasus tersebut. Inilah kesempatan emas Thailand untuk merebut kembali wilayah perbatasan Indochina yang dijajah Prancis.
Pemerintah Vichy menolak untuk memberikan bala bantuan kepada Thailand. Akibatnya, tentara Thailand nekat menerobos perbatasan Indochina dan melawan tentara Prancis.
Jepang berusaha untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut. Ia memihak Thailand dan memanfaatkan aliansi politiknya dengan Jerman. Kedua negara ini menekan pemerintahan Vichy agar mau menyerahkan wilayahnya seluas 21 ribu mil persegi kepada Thailand.
Padahal, waktu Perang Dunia II pecah pada September 1939, Thailand mendeklarasikan netralitasnya demi menjaga jarak dengan Prancis dan Inggris. Kedua negara Eropa itu memiliki wilayah jajahan di sekitar Thailand. Untuk itu, mereka berharap Thailand mendukung upaya sekutu dan mencegah Jepang merambah di wilayah Pasifik.
Namun, Thailand mulai mengubah pandangannya. Mereka justru bergerak ke arah yang berlawanan, menjalin persahabatan dengan Jepang dan menuliskannya di buku pelajaran sekolah sebagai sebuah peta futuristik Thailand bernama "Greater Thailand" yang melanggar batas wilayah Cina.
Pada 8 Desember 1941, Jepang melakukan pendaratan amfibi di pantai Thailand, bagian dari inspeksi mendadak komprehensif pulau-pulau Pasifik Selatan yang diikuti serangan bom di Pearl Harbor, Hawaii, AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
