REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON--Amerika Serikat menunggu untuk melihat jika pemerintah baru Palestina terbentuk, setelah HAMAS menandatangani kesepakatan dengan pesaingnya, Fatah, sebelum memutuskan perubahan bagi kebijakan bantuannya, kata beberapa pejabat Jumat (29/4). "Pemerintah Palestina saat ini tetap berfungsi. Dengan begitu bantuan kami bisa berlanjut," kata Direktur Perencana Kebijakan Departemen Luar Negeri Jacob Sullivan kepada wartawan.
Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal akan bertemu pekan depan di Kairo dengan Presiden Pemerintah Otonomi Palestina dan pemimpin Fatah Mahmoud Abbas untuk menandatangani kesepakatan persatuan, kata seorang pejabat Fatah, Jumat. Itu akan jadi pertama kali kedua pejabat itu bertemu sejak HAMAS --yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat-- merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada Juni 2007, dengan mendepak Fatah dari daerah pantai setelah satu pekan pertempuran berdarah di jalan.
"Jika pemerintah Palestina dibentuk, kami akan menilainya dengan landasan kebijakannya pada saat itu dan memutuskan, saat itu, dampak bagi bantuan kami berdasarkan hukum AS," Sullivan.
Sullivan menekankan bahwa setiap pemerintah baru Palestina akan menerima prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Kuartet Diplomatik --yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia-- dalam apa yang disebut peta jalan perdamaian.
Tiga prinsip itu adalah: mencela kekerasan, menerima kesepakatan masa lalu, dan mengakui hak Israel untuk ada, katanya. Kesepakatan tersebut, yang diumumkan di Kairo pada Rabu, membuat Fatah, yang sekuler dan mendominasi Pemerintah Otonomi Palestina, dan HAMAS sepakat untuk membentuk pemerintah peralihan sebelum pemungutan suara dalam waktu satu tahun. "Kami mendukung perujukan Palestina dengan syarat itu memajukan masalah perdamaian," kata Sullivan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
