REPUBLIKA.CO.ID,NAPOLI--Pemimpin pemberontak Libya Mahmud Jibril hari Jumat membantah pemberitaan bahwa pihaknya berunding dengan pemerintah Muammar Qaddafi. "Saya bisa memastikan kepada anda bahwa tidak ada negosiasi antara NTC (Dewan Transisi Nasional) dan rejim (Qaddafi)," kata ketua NTC itu pada jumpa pers di Napoli.
Dalam pernyataan yang disampaikan bersama Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini, Jibril mengatakan bahwa jika negosiasi berlangsung, maka NTC akan "mengumumkannya sesuai dengan komitmen pada rekan-rekan kami di seluruh dunia". "Kami mengupayakan segala cara yang mungkin, baik politik atau militer, untuk membebaskan negara kami dan membentuk pemerintah demokratis yang berdasarkan atas konstitusi dan hak-hak yang setara," katanya.
Utusan Rusia Mikhail Margelov sebelumnya mengatakan di Tunis, Jumat, wakil-wakil dari Qaddafi telah melakukan kontak dengan pemberontak Libya di sejumlah ibu kota negara Eropa, termasuk Berlin, Paris dan Oslo. Margelov mengatakan, orang-orang Libya memerlukan peluang untuk berunding, "sebuah mekanisme yang menjembatani mereka dan jika masyarakat internasional bisa memberikan mekanisme semacam itu, maka itu akan sangat membantu".
Frattini juga mempertanyakan kemungkinan perundingan antara kedua pihak. "Italia selalu mendorong pengadaan kontak dan solusi yang berdasarkan atas dialog, namun sayangnya rejim tidak mengirim tanggapan positif dan selalu menuntut agar kekuasaan Qaddafi dijamin," katanya.
Ia memperkirakan para pemimpin tinggi Libya akan menjadi sasaran surat penangkapan internasional "dalam beberapa ini", sehingga tidak mungkin lagi mengakui keabsahan mereka.
Italia adalah bekas penjajah Libya dan memainkan peranan sangat penting dalam operasi udara pimpinan NATO terhadap rejim Qaddafi dengan menyediakan pangkalan-pangkalan untuk pesawat terbang.
Libya kini digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret. Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya. Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Qaddafi.
Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Qaddafi, yang membuat marah Barat.
Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Qaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian dikabarkan telah berhasil menguasai lagi daerah-daerah tersebut.
Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu. Qaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Qaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak. Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika