REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf memerintahkan pemecatan semua pejabat keamanan yang dituduh membunuh pemrotes selama demonstrasi massa yang menggulingkan mantan Presiden Hosni Mubarak Februari lalu. Demikian dilaporkan kantor berita Mesir, MENA, Sabtu (9/7).
"Keputusan itu merupakan bagian dari paket langkah-langkah yang diluncurkan untuk memenuhi tuntutan kelompok-kelompok politik dan revolusioner di Mesir," tulis MENA.
Dalam sebuah pidato di televisi Mesir, Sharaf mengumumkan beberapa prosedur yang sudah cukup untuk menjamin keamanan dan mempercepat pengadilan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam pembunuhan demonstran dan melakukan korupsi.
Sharaf juga mengatakan telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. "Saya telah mengeluarkan perintah langsung kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengakhiri tugas semua pemimpin keamanan dan petugas polisi yang dituduh membunuh kaum revolusioner," katanya.
Pengumuman itu muncul ketika ratusan pemrotes Mesir mulai melakukan protes terbuka di pusat kota Kairo, Tahrir Square, dan mengancam tindakan lebih lanjut kecuali jika militer sebagai pihak berwenang mempercepat penuntutan mantan pejabat rezim Mubarak dan membersihkan polisi dari unsur-unsur yang loyal terhadap Mubarak.
Menurut Sharaf, jaksa penuntut umum telah memutuskan untuk mengajukan banding terhadap semua putusan " tidak bersalah" dalam sidang terhadap mantan pejabat. Perdana Menteri sementara itu juga memutuskan untuk membentuk sebuah mekanisme guna membahas semua tuntutan politik kelompok pro-demokrasi.
Ratusan ribu warga Mesir mengadakan protes di Kairo dan kota-kota utama lainnya pada Jumat (8/7) lalu, mendesak pihak berwenang agar memenuhi semua tuntutan revolusi, termasuk segera digelarnya persidangan yang transparan terhadap Mubarak dan anak-anaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
