REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Dukungan internasional terhadap Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya kian kuat setelah PBB memberikan jatah kursi kepada kelompok mantan pemberontak Libya itu.
Hingga kini NTC telah memperoleh pengakuan dari sekitar 90 negara dan para pemimpinnya telah berkantor di Tripoli. Bahkan ke-15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Jumat (16/9), juga telah mensahkan sebuah resolusi untuk mencabut sejumlah sanksi yang sempat dijatuhkan kepada Libya saat masih dikuasai Muamar Qadafi.
Dalam sebuah pemungutan suara yang dilakukan 114 negara di Majelis Umum PBB, hanya 15 negara abstain dalam pemberian hak bicara NTC di PBB. Menurut Al-Jazeera, pencabutan sanksi yang dijatuhkan sejak Februari dan Maret lalu itu juga termasuk sanksi yang selama ini dijatuhkan kepada perusahaan minyak nasional Libya, bank sentral dan lembaga investasi Libya. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi negara yang sempat kacau saat pecah perang dalam enam bulan terakhir ini.
Resolusi DK PBB itu juga memutuskan untuk membentuk misi PBB di Libya guna membantu pemerintahan sementara dalam menyiapkan pemilu dan pembentukan konstitusi baru. Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) akan bekerja selama tiga bulan untuk membantu tugas diplomatik, khususnya terkait dengan masalah politik. Termasuk mendorong dilakukannya dialog politik, rekonsiliasi nasional, membentuk konstitusi dan mempersiapkan Pemilu.
Meski demikian, DK PBB masih mengkhawatirkan masalah perlucutan senjata di Libya karena dicurigai negara itu masih memiliki sejumlah persenjataan yang dikhawatirkan dapat berdampak pada keamanan di wilayah sekitar.
Utusan Rusia di PBB, Vitaly Churkin, juga kembali mendesak peninjauan kembali zona larangan terbang di Libya. Aksi militer yang dilakukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selama ini dianggap telah melampaui batas kewenangan yang dikeluarkan PBB.
Libya tidak lagi memiliki perwakilan resmi di PBB sejak Maret lalu, setelah Qadafi menarik Duta Besarnya, Abdurrahman Mohamed Shalgham, yang membelot ke kubu oposisi. Jabatan Shalgham diambil alih wakilnya, Ibrahim Dabbashi, yang belakangan juga membelot ke kubu NTC dan kini menjabat sebagai perwakilan NTC di PBB. Dabbashi mengakui apa yang dilakukan DK PBB itu merupakan saat bersejarah bagi Libya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika