REPUBLIKA.CO.ID,TEGUCIGALPA--Sebanyak 176 petugas polisi dari unit yang sama telah ditangkap di Honduras karena diduga terlibat geng kejahatan terorganisir, kata Kementerian Keamanan Honduras, Kamis. Penangkapan massal itu dilakukan pada Rabu malam, kata juru bicara kementerian, Silvio Inestroza.
Dia menambahkan bahwa para tersangka memiliki hubungan dengan kelompok kriminal yang bertanggung jawab untuk berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, perampokan dan perdagangan narkoba. Para tersangka berasal dari unit yang sama yang mempekerjakan delapan perwira yang diduga telah terlibat dalam pembunuhan dua mahasiswa bulan lalu, kata para pejabat.
Penangkapan juga terjadi di tengah tindakan keras gabungan polisi-militer pada pekan ini terhadap kelompok-kelompok kekerasan di kota-kota besar Honduras yang diluncurkan setelah adanya pembunuhan-pembunuhan. Empat petugas yang terlibat dibebaskan tiga hari setelah mereka
ditahan, dengan syarat bahwa mereka kembali pada Minggu - namun tidak satupun dari mereka datang kembali. Empat dari petugas lainnya tetap dalam tahanan.
Presiden Porfirio Lobo memecat lima komandan polisi yang paling senior setelah terjadi penembakan 22 Oktober. Salah satu negara dunia yang paling kejam, Honduras mrnunjukksn memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia pada akhir tahun - yakni 86 per 100.000 penduduk, kata Observatorium Kekerasan di Tegucigalpa, satu lembaga pemantau yang didukung PBB.
Terdapat rata-rata 20 kematian akibat kekerasan sehari pada tahun 2011, 85 persen dari mereka disebabkan oleh penembakan. Di Honduras, sebuah negara sedikit lebih besar dari Portugal dengan penduduk delapan juta, kekerasan telah melonjak sejak kudeta pada Juni 2009 yang menggulingkan presiden berhaluan kiri. Tetapi sedikit telah berubah di bawah Lobo, yang mengambil-alih pemerintahan pada Januari 2010.
Selain kekerasan politik, Honduras telah menjadi titik transit bagi kokain dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat. Geng-geng obat lebih kuat daripada polisi bersenjata, dan mereka memiliki uang tunai untuk menyuap para penegak hukum dan politisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika