REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, mengatakan presiden terguling itu tidak bertanggungjawab atas kematian para demonstran dalam Revolusi Januari.
"Presiden Mubarak dan Menteri Dalam Negeri, Habib al-Adly tidak bertanggungjawab atas kematian 846 pengunjuk rasa selama pemberontakan Januari," kata JPU kepada Majelis Hakim.
Persidangan Mubarak, anak-anaknya, mantan Menteri Dalam Negeri dan enam asistennya, digelar kembali di Akademi Kepolisian Kairo pada Senin (2/1) pagi.
Pengacara al-Adly meminta majelis hakim agar menghadirkan Kepala Staf Militer, Jenderal Sami Anan, untuk bersaksi dalam kaitannya dengan penembakan demonstran pada hari-hari menjelang Revolusi 25 Januari.
Selain didakwa membunuh demonstran, Mubarak yang dalam kondisi sakit juga diadili karena tuduhan korupsi, bersama dengan putranya—Gamal dan Alaa—dan pengusaha Hussein Salem yang masih buron.
Sekelompok pengacara meminta pengadilan agar membebaskan sang mantan diktator karena alasan kesehatan. Mereka juga menuntut kesaksian Jenderal Sami Anan, serta dilakukannya tes medis untuk Mubarak sehingga ia bisa ditransfer dari Pusat Kesehatan Tentara, tempat ia ditahan, menuju Rumah Sakit Penjara Tora.
Di luar Akademi Kepolisian, sejumlah keluarga yang korban tewas menggelar protes dan menuntut Mubarak segera dieksekusi. Protes ini menyulut bentrokan antara keluarga korban dengan pasukan keamanan yang menjaga jalannya persidangan. Akibat protes tersebut, sidang ditunda hingga Selasa (3/1), hari ini.
Berdasarkan data resmi Departemen Kesehatan Mesir, sebanyak 846 orang tewas dan 6.000 lainnya luka-luka pada hari-hari menjelang revolusi, dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
