REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat mengungkap secara penuh dokumen kebijakan nuklir saat Perang Dingin yang sangat kontroversial - Presidential Directive 59 (PD-59).
Dokumen tersebut membahas kemungkinan tentang perang nuklir yang bisa terjadi dengan Uni Soviet, lapor RIA Novosti.
PD-59, dokumen yang sangat rahasia selama beberapa dasawarsa, ditandatangani pada Juli 1980 oleh Presiden Jimmy Carter "saat masa ketegangan Perang Dingin yang meningkat karena invasi Uni Soviet ke Afghanistan, ketidakstabilan yang lebih besar di Timur Tengah dan ketegangan sebelumnya atas kebijakan China, Hak Asasi Manusia, wilayah Tanduk Afrika dan Rudal Eropa".
Teks dokumen yang lengkap tersebut saat ini tersedia pada halaman Arsip Keamanan Nasional AS di laman Universitas George Washington.
"Dokumen tersebut memberikan pengetahuan tentang pemikiran pejabat penting AS mengenai rencana nuklir negara dan kemajuan yang mungkin terjadi atas pecahnya peperangan," demikian jelas Arsip dalam kutipan di dokumen tersebut.
Dalam kebijakan sebelumnya yang mengejutkan, PD-59 disebut sebagai pilihan serangan nuklir yang belum direncanakan dan kemampuan pengembangan massal atas rencana target dalam melawan sejumlah kategori sasaran utama yang dianggap sebagai "target kendali dan militer" termasuk pasukan nuklir, sistem kendali dan pusat komando, instalasi dan pasukan militer bergerak serta instalasi industri yang mendukung militer.
Kunci utama PD-5 adalah menggunakan intelijen berteknologi tinggi untuk mencari target senjata nuklir dan menyerang mereka dengan ketepatan sasaran serta menaksir kerusakannya.
Perancang PD-59 merencanakan kemungkinan perang nuklir berkepanjangan dengan Uni Soviet yang menghindarkan ketegangan atas konflik besar-besaran. Keterangan arsip menekankan fakta bahwa doktrin nuklir AS belum banyak diubah sejak PD-59 berlaku efektif.
Sementara itu, Presiden Barrack Obama telah menyiapkan dunia yang bebas nuklir sebagai tujuan kebijakan, namun sepertinya tidak mungkin pengaturan rencana nuklir akan berubah secara signifikan pada masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
