REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina tetap melakukan patroli rutin di sekitar gugusan Pulau Diaoyu yang disengketakan dengan Jepang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, di Beijing, Senin (8/10), mengatakan  kapal intai dan nelayan Cina tetap beroperasi di Kepulauan Diaoyu atau yang dikenal di Jepang sebagai Pulau Senkaku.

Ia menegaskan gugusan Pulau Diaoyu tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Cina dan berada di bawah hukum Cina. Kehadiran kapal-kapal patroli dan kapal-kapal militer Cina di sekitar Kepulauan Diaoyu merupakan bentuk ketegasan Cina bahwa gugusan pulau di Laut Cina Timur itu adalah bagian dari kedaulatan wilayah Cina yang harus dijaga.

Hong Lei mendesak mendesak Pemerintah Jepang untuk tidak melakukan aksi provokasi dan mengajak kembali berdialog ke meja perundingan.

Terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro bahwa pihaknya telah mengadakan kesepakatan dengan Taiwan terkait daerah penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut, Hong Lei mengatakan, "Jepang harus konsisten dengan prinsip 'One-China'."

Pihak Perikanan Cina, akhir pekan lalu mengatakan, selama liburan panjang sepekan, lima kapal patroli dikerahkan ke sekitar Pulau Diaoyu, selain empat kapal pengintai yang dikerahkan pada Selasa pekan lalu. Pulau yang disengketakan itu terletak di antara kedua negara dan menjadi rebutan karena letaknya yang strategis.

Beijing sendiri telah dibuat naik darah dengan sikap Jepang yang telah bertindak sendiri dengan mengambil alih kepemilikan atas pulau itu dari kepemilikan swasta menjadi milik negara. Namun Jepang berkilah dengan menyatakan hal itu memang dibolehkan karena pulau Senkaku memang milik Jepang dan diatur berdasarkan hukum Jepang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika