REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Komisi penyusunan di Majelis Konstituante Mesir telah menyelesaikan rancangan pertama konstitusi kecuali beberapa pasal yang akan dituntaskan dalam waktu sepekan, kata kantor berita resmi MENA pada Rabu (10/10) waktu setempat.

Beberapa bab terkait dengan wewenang eksekutif negara, peraturan publik dan status institusi militer akan disusun pada pekan mendatang, kata MENA mengutip Mohamed Beltagy, kepala komisi saran dan dialog dalam penyusunan rancangan konstitusi pada konferensi pers.

Menurut deklarasi konstitusi Presiden Mesir Mohamed Moursi, draft tersebut akan diajukan ke referendum publik.

Beltagy menegaskan bahwa "referendum akan mencakup seluruh konstitusi dengan pilihan ya atau tidak, bukan pasal-pasal secara terpisah."

Beltagy mengatakan komisinya telah mempertimbangkan pandangan sebagian besar perhimpunan masyarakat dan berbagai unsur di Mesir.

Dalam kaitan dengan kekuasaan presiden, akan ada empat pasal mengenai urusan luar negeri dan pertahanan, keamanan nasional, dan pengumuman keadaan darurat, tambah laporan itu. Rancangan saat ini hanya pembacaan pertama dan tidak dibahas secara kolektif atau disahkan oleh sidang, kata Beltagy.

Dia mengatakan pasal tentang penutupan surat kabar telah dihapus, namun mereka yang diadili karena pencemaran nama baik akan dihukum dan harus ditampung di piagam yang disetujui.

Setelah konstitusi disetujui, Majelis Konstituante akan berubah menjadi panel rakyat dan sipil, yang karyanya akan fokus pada pemantauan jika pasal-pasal konstitusi itu diterapkan, katanya menambahkan.

ngadilan Tata Usaha Negara pada Selasa ditunda untuk memutuskan pembubaran Majelis Konstituante sampai 16 Oktober.

Ikuti Whatsapp Channel Republika