REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, mengatakan tak akan terburu-buru menghelat pemilu. Alih-alih menghelat pemilu, Noda berencana menggelar kerja sama dengan Bank Jepang. Sikapnya tersebut berisiko memicu kemarahan pihak oposisi yang mendesaknya memenuhi janji untuk segera menggelar pesta rakyat tersebut.
Saat melakukan tinjauan kebijakan moneter Bank Jepang, Senin (29/10), Noda pun berjanji mendukung perekonomian dengan menjalin kerja sama lebih bersama bank sentral negara tersebut. Upaya tersebut memang seringkali menjadi kata-kata pemerintah untuk menekan bank sentral.
Pekan lalu, kabinet Noda menyetujui rencana dorongan fiskal sebesar 5,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 53 triliun. Ahli ekonomi menilai, angka tersebut terlalu kecil untuk membuahkan dampak besar dan hanya akan memberikan lebih banyak beban pada Bank Jepang. Apalagi Bank Jepang diminta dapat meningkatkan dorongan moneter pada pertemuan Selasa.
Saat membawakan kebijakannya di depan parlemen, Noda tak mendapat dukungan dari pihak oposisi. Kebijakan Noda tersebut fokus pada tagihan sebesar 474 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.740 triliun yang diperlukan untuk membayar defisit anggaran belanja. Atas permasalahan tersebut, Noda yang juga mantan menteri perekonomian Jepang, pun memilih melanjutkan mengatasi ekonomi negara ketimbang melakukan pemilu.
Menurutnya, upaya perekonomian yang sudah setengah jalan harus segera dilanjutkan. "Dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab saya untuk besok, saya tidak dapat meninggalkan pekerjaan setengah jalan. Kita tidak boleh membiarkan kekosongan politik yang akan menyebabkan kebijakan pemerintah mati," tuturnya.
Pada bulan Agustus lalu, Noda berjanji akan segera menghelat pemilu dalam rangka melindungi suara oposisi. Namun dia tak menyebutkan tanggal pasti pemilihan tersebut. Semestinya, pemilu Jepang dijadwalkan bulan Agustus tahun depan. Pihak oposisi menyalahkan Noda atas besarnya defisit anggaran.
Noda sempat dilarang menyampaikan pidato kepada majelis tinggi menyusul kecaman terhadap kebijakan Noda pada sidang parlemen terakhir. "Tidak ada pemerintah yang dapat mengelola keuangan publik tanpa tagihan. Jika situasi ini dibiarkan begitu saja, pelayanan masyarakat bisa tutup dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat serta menggagalkan penghidupan kembali perekonomian," ujar Noda menarik dukungan oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika