REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Salah satu menteri Jepang yang paling terkenal menghadapi mosi tidak percaya pada Senin (11/12/2023). Hal ini menunjukkan besarnya tekanan pada pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida atas skandal penggalangan dana kampanye saat angka dukungan terhadapnya terus menurun.
Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno, yang merupakan tokoh berpengaruh dalam kabinet Kishida salah satu menteri yang diperkirakan menghadapi pergolakan meski ia lolos dalam pemungutan suara mosi tidak percaya. Matsuno mengkoordinasikan kebijakan pemerintah.
Partai berkuasa LDP dan mitra koalisinya yang lebih kecil Komeito menguasai parlemen. Kemungkinan partai pemerintah dapat mengalahkan mosi tersebut.
Matsuno yang menggelar konferensi pers harian sebagai juru bicara pemerintah berkali-kali mengatakan akan merespon skandal dengan tepat.
Media Jepang melaporkan sebanyak 15 anggota parlemen serta empat menteri kabinet dapat dipecat paling cepat Selasa (12/12/2023). Sementara Kishida berjanji memulihkan kepercayaan rakyat pada pemerintah di tengah tuduhan sejumlah anggota parlemen menerima ribuan dolar AS dari hasil penggalangan dana kampanye yang tak dilaporkan.
Jajak pendapat yang dirilis di tengah-tengah laporan penyelidikan kejaksaan Tokyo, menunjukan dukungan terhadap pemerintah Kishida berada di angka 23 persen, terendah sejak ia menjabat pada akhir 2021 lalu.
Survei NHK menunjukkan untuk pertama kalinya sejak 2012 dukungan ke LDP (Liberal Democratic Party) turun hingga di bawah 30 persen. Partai itu mendominasi perpolitik Jepang pasca Perang Dunia II.
Kishida tidak perlu mengadakan pemilihan umum paling lambat Oktober 2025. Sementara oposisi yang terpecah dan lemah secara historis berjuang untuk membuat terobosan melawan dominasi LDP.
Para pengamat mengatakan perdana menteri akan kehabisan waktu dan kesulitan untuk memulihkan kejayaan meski ia membersihkan kabinet. Penyelidikan terpusat pada faksi terbesar dan terkuat LDP, Seiwa-kai.
Faksi itu dipimpin mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dan masih kerap dirujuk sebagai faksi Abe. Mereka diduga menyembunyikan dana kampanye senilai ratusan juta yen selama limat tahun dalam skema yang membuat beberapa anggota parlemen menerima "uang pelicin" dari penjualan tiket ke acara-acara partai yang tidak tercatat.
Namun pada Selasa ini NHK melaporkan kemungkinan pukulan terbaru bagi Kishida. NHK melaporkan jaksa juga memeriksa apakah mantan faksinya juga tidak melaporkan dana kampanye.
Sebelumnya Kishida mengatakan ia tidak pernah mendengar uang pelicin di faksinya. Pekan lalu ia mundur dari faksinya dalam upaya untuk lebih netral saat skandal semakin memanas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
