REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Utusan PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Lakhdar Brahimi meminta adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan kesepakatan Jenewa Bulan Juni lalu.

Pendirian sebuah pemerintahan transisi diatur dalam kesepakatan tersebut sebagai upaya mengakhiri pertumpahan darah di Suriah.

Pasca pertemuan dengan Ketua Liga Arab dan Menteri Luar Negeri Rusia di Mesir, Brahimi menyatakan usulan tersebut, Ahad (4/10). Dia mengatakan, proses politik di Suriah harus dibentuk dengan resolusi PBB.

"Penting bahwa Deklarasi Jenewa berubah menjadi resolusi Dewan Keamanan untuk mendapatkan kekuasaan sehingga memungkinkan menjadi sebuah proyek politik yang dapat diterapkan," ujarnya.

Brahimi sebelumnya ditekan PBB karena gagal menghelat genjatan senjata di Suriah saat Idul Adha lalu. Dia pun kemudian mendorong negara anggota DK PBB mempertimbangkan usulannya. "Saya mendorong negara-negara anggota di Dewan Keamanan untuk melanjutkan pembicaraan untuk mencapai resolusi ini," tuturnya.

Menurut Brahimi, tak ada solusi militer terhadap krisis Suriah. Tanpa sebuah proses politik, kekerasan akan terus melanda negara tersebut. Apalagi menurut Assad, krisis tersebut telah mulai melibatkan negara-negara tetangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika