REPUBLIKA.CO.ID, Kepemimpinan baru di Cina menghapus sistem yang selama ini mengistimewakan kendaraan militer di jalanan negara tersebut. Sejak akhir pekan lalu, militer Cina mulai mengganti pelat nomor kendaraan militer khususnya untuk roda empat dan truk.
Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kendaraan dengan pelat nomor militer, khususnya kendaraan mewah, yang biasa melanggar aturan lalu-lintas dan gratis mengisi BBM.
Departemen Logistik Tentara Pembebasan Cina (TPC) mulai mensupervisi penggantian pelat nomor militer tersebut seperti ditulis harian TPC.
Sedan mewah maupun SUV mewah dengan pelat nomor militer Cina biasa menerobos lampu merah atau menggunakan sirine dan lampu jauh untuk membuka jalan.
Presiden Xi Jinping yang juga Ketua Komisi Pusat Militer sekaligus pemimpin tertinggi militer telah bertekad menumpas korupsi yang marak di pemerintahan. Xi Jinping mengatakan semua pihaknya akan menumpas semua yang terlibat korupsi baik pejabat tinggi maupun bawahan biasa.
Mobil mewah merek Jerman, Amerika, dan Jepang dengan plat nomor militer adalah manifestasi dari korupsi di Cina, tulis Reuters. Kendaraan itu biasanya diberikan oleh teman atau keluarga pejabat dalam rangka KKN.
Anggota keluarga pensiunan perwira tinggi yang punya plat nomor militer juga mengisi BBM secara gratis. Sejumlah merek kendaraan mewah akan dilarang menggunakan plat bernomor militer, antara lain Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Porsche, Lincoln dari Ford, Cadillac dari General Phaeton dari Volkswagen.
Yang tidak termasuk dalam daftar itu adalah Audi yang biasa menjadi kendaraan pejabat di Cina. Namun, SUV Audi A7 dinyatakan terbatas untuk plat militer, seperti juga Porsche Cayenne,.Range Rover dan SUV Lexus. Pemerintah juga mengurangi pembelian kendaraan merek luar negeri untuk kendaraan dinas.
"Langkah ini juga untuk memberantas pembuatan, penjualan dan penggunakan pelat nomor palsu militer dan menutup kelemahan di manajemen kendaraan militer, sekaligus menjaga keharmonisan sosial, stabilitas dan nama baik militer," tulis Xinhua mengutip pernyataan Departemen Logistik Umum TPC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika