REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Hakim Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, didaulat militer menjadi presiden sementara. Mansour menggantikan Presiden Muhammad Mursi yang dikudeta oleh militer. Mansour mengambil sumpah jabatan dan mulai menjabat sejak Kamis (4/7) waktu setempat.
''Aku bersumpah. Demi Allah untuk menegakkan sistem republik menghormati hukum dan konstitusi serta menjaga masyarakat dan melindungi bangsa,'' ucap dia saat disumpah di Gedung Mahkamah Konstitusi di Ibu Kota Kairo, Kamis (4/7).
Ditunjuknya Mansour sebagai kepala negara, membuat situasi politik di Mesir beringsut reda. Kelompok demonstran anti-Mursi dan oposan setuju dengan kudeta militer tersebut. Meskipun tidak mampu menggulingkan presiden itu secara sipil, tapi, tujuan utama penggulingan tercapai sudah.
Mursi terjungkal lewat jalan paksa militer. Panglima Militer dan Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi sebagai motor utama kup tersebut. Manuver politik barisan militer sebenarnya sudah terasa sejak Ahad (30/6). Saat itu, Kota Kairo kembali menjadi gelanggang demonstrasi mendesak Mursi mundur.
Dikatakan sekira 14 juta orang berkumpul di Alun-alun Utama Tahrir Squere dan di Kota Nashr serta di kota-kota lainnya. Kerusuhan pun kembali. Mesir membara dan terancam pecah akibat aksi para pendukung dan penentang Mursi. Puluhan orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, ratusan perempuan jadi korban perkosaan. Al-sisi memberikan ultimatum keras terhadap pemerintah dan demonstran untuk mencapai kesepakatan politik.
Ultimatum berlaku selama 2 x 24 jam terhitung sejak Senin (1/7) dan berakhir Rabu (3/7) tepat pukul 16.30 waktu setempat. Militer mengancam akan mengambil solusi sendiri jika konsensus tidak tercapai. Mursi tidak peduli, dan memilih akan bertahan. Situasi yang tidak berubah memaksa militer menunaikan ucapannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
