CANBERRA -- Kampanye pemilu resmi selama lima minggu diperkirakan akan dimulai beberapa hari lagi, berpuncak pada pemungutan suara pada tanggal 7 September.
Update APBN dan beberapa perubahan kebijakan baru-baru ini oleh Pemerintah Federal telah membuka jalan bagi Perdana Menteri Kevin Rudd untuk berkunjung ke Gubernur Jendral dan meminta diselenggarakannya pemilu.
Pihak Oposisi telah meminta Rudd mengumumkan tanggal pemilu dengan alasan kepercayaan kalangan bisnis merosot karena harus menunggu.
Rudd menandaskan ketika ia kembali memegang pimpinan Partai Buruh pada bulan Juni bahwa ia tidak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 September sebagaimana ditetapkan oleh mantan perdana menteri Julia Gillard.
Pemerintah telah mempersiapkan kampanye pemilu dengan perubahan kebijakan belakangan ini mengenai imigrasi, pajak karbon dan statement ekonomi.
Update APBN itu akan menjadi pusat kampanye pemilu mendatang.
Update kemarin mengungkapkan berkurangnya sumber pendapatan sejak APBN Mei, kian tingginya defisit anggaran dalam tiga tahun mendatang dan sejumlah langkah pemangkasan dan penghematan bernilai $17.4 milyar.
Pemerintah mengatakan, penurunan drastis dalam GDP berdampak serius pada ekspektasi penerimaan pajak. Diperkirakan Australia akan kehilangan sebesar 33,3 milyar dollar pendapatan pajak dalam empat tahun mendatang.
Juga diungkapkan, anggaran bantuan akan dipangkas $879 juta selama empat tahun mendatang.
Australia akan meningkatkan bantuannya kepada Papua Nugini dengan $420 juta sebagai imbalan dukungan terhadap rencana Partai Buruh untuk memukimkan kembali pengungsi di Papua Nugini.
Badan-badan bantuan Oxfam dan UNICEF mengritik keputusan pemerintah untuk memotong bantuan luar negeri untuk membiayai apa yang dinamakan Solusi PNG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
