REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintahan baru Australia pimpinan Perdana Menteri terpilih Tony Abbott berencana memotong bantuan internasional dan mengurangi gas efek rumah kaca.
Tony Abbott juga berencana segera mengunjungi Indonesia untuk membahas rencana kontroversial mengurangi jumlah pencari suaka ke Australia dengan kapal nelayan dari Indonesia.
Koalisi Partai Liberal Konservatif yang menjagokan Abbott menang dalam pemilihan pada Sabtu pekan lalu melawan Partai Buruh yang telah memimpin selama enam tahun. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan koalisi memenangkan mayoritas 88 kursi dari 150 kursi di parlemen. Partai Buruh mendapatkan 57 kursi.
Koalisi mengumumkan pekan lalu jika terpilih mereka akan menarik 4,5 miliar dolar Australia dalam empat tahun dengan mengurangi bantuan internasional. Hal itu untuk membantu memperbaiki tingkat inflasi yang saat ini di bawah 3 persen.
Partai Buruh pada Mei lalu mengatakan janji untuk meningkatkan pengeluaran bantuan asing sebesar 0,5 persen dari pendapatan nasional pada 2015-2016 akan ditunda selama dua tahun.
"Saya harus mengatakan ada prioritas yang lebih tinggi daripada mencapai target 0,5 persen,"ujar Abbott dikutip AlJazeera, edisi Ahad (8/9). Uang dari rencana bantuan asing akan dialokasikan untuk proyek jalan di tiga kota terbesar Australia yakni Sydney, Melbourne, dan Brisbane.
Pemotongan tersebut dikecam oleh lawan dan kelompok bantuan. Mereka menganggap hal itu bertentangan dengan citra kerjasama global terutama janji Australia pada Dewan Keamanan PBB dan G20.
Perdana Menteri Selandia Baru, John Key mengatakan pemotongan itu akan berdampak pada negara kecil di kepulauan Pasifik yang selama ini menikmati bantuan Australia. "Negara ini butuh banyak dukungan dan bantuan, sehingga jika kurang dana, mereka akan merasakan dampaknya lama," ujarnya.