Sabtu 23 Nov 2013 22:14 WIB

John Kerry Ikut Perundingan Nuklir Iran

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: A.Syalaby Ichsan
Secretary of State John Kerry
Foto: jakarta.usembassy.gov
Secretary of State John Kerry

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tiba di Jenewa pada Sabtu (23/11) waktu setempat. Kedatangannya di Jenewa untuk membahas program nuklir Iran bersama enam negara besar di dunia.

Para diplomat mengatakan, negosiasi alot yang dimulai pada Rabu lalu, bisa saja mengakui klaim Iran terkait hak pengayaan uranium semua negara. 

Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, permintaan Iran untuk melanjutkan pembangunan reaktor di dekat Kota Arak yang ketika dioperasikan dapat menyisakan bom sekelas plutonium menjadi salah satu isu yang ada.

Tujuan utama saat ini adalah untuk menghentikan program energi nuklir Iran untuk menghilangkan risiko penyulingan uranium Teheran yang lebih cocok menjadi bom daripada listrik.

Menteri Luar Negeri Iran Abbar Araqchi mengatakan, kesepakatan yang dilakukan hampir dapat dicapai, namun masih terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait isu-isu yang ada. 

Sebelumnya, seorang diplomat senior Eropa mengatakan para menteri luar negeri dari enam negara akan datang ke Jenewa apabila ada kesepakatan yang telah terwujud untuk segera ditandatangani. 

Rancangan kesepakatan akan membuat Iran menangguhkan beberapa kegiatan nuklir, sebagai gantinya, dana sebesar miliaran dolar milik Iran yang dibekukan di bank asing akan dikeluarkan. Serta perdagangan logam mulia, petrokimia, dan sparepart pesawat akan diperbaharui. 

Sementara itu, AS juga tidak akan terlalu melarang negara-negara lain untuk membeli minyak dari Iran. Sedangkan Iran memperjelas bahwa pihaknya menginginkan sanksi pemblokiran ekspor minyak diperlemah serta penggunaan sistem perbankan internasional.  

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan, Kerry berangkat ke Jenewa untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran. Sementara, AS dan beberapa negara barat lainnya mengatakan tidak ada hak untuk pengayaan nuklir di dalam perjanjian non-proliferasi.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement