REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Juru bicara bidang Imigrasi dari Partai Hijau, Senator Sarah Hanson-Young menuding Pemerintah Australia ingin menutupi kondisi detensi imigrasi di Nauru yang buruk dan brutal. Caranya, dengan mempersulit akses wartawan ke tempat itu.

Pernyataan Senator Hanson-Young disampaikan menyusul pengumuman Pemerintah Nauru untuk menaikkan harga visa dari 200 dollar (Rp 2 juta) menjadi 8000 dollar (Rp80 juta) untuk sekali jalan. "Ini jelas bagian dari strategi Tony Abbott dalam menutupi informasi mengenai bagaimana uang rakyat digunakan di kamp yang buruk dan brutal di Nauru," katanya.

Ratusan pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu telah dikirim ke Nauru. "Kenaikan harga visa ini dirancang untuk mempersulit akses media untuk mendapatkan informasi," kata Senator Hanson-Young.

Namun jurubicara Kementerian Imigrasi Australia kepada ABC mengatakan, "Masalah ini adalah urusan Pemerintah Nauru".

Menurut pejabat imigrasi Nauru, Ernest Stephen, tahun lalu, tidak lebih empat buah visa yang diterbitkan bagi wartawan. November tahun lalu, Badan Pengungsi PBB melaporkan kondisi pencari suaka di Nauru sangat buruk. Wartawan yang permohonan visanya ditolak, menurut ketentuan baru ini, tidak akan dikembalikan uangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika