REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Amerika Serikat pada Selasa menyuarakan kekhawatiran terhadap wabah kekerasan selama referendum Mesir mengenai konstitusi baru dan mengatakan itu tidak akan membantu transisi politik di negara tersebut.
Ada keamanan yang ketat saat warga Mesir memberikan suara mengenai konstitusi baru yang akan meluncurkan pemilihan presiden oleh kepala militer Jenderal Abdel Fattah al-Sisi yang telah menjungkalkan pemimpin kubu Islam Mohamad Mursi pada Juli.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat prihatin dengan laporan kekerasan pemungutan suara.
Tetapi dia menekankan pemungutan suara belum berakhir dan Washington sedang menunggu laporan "para pengamat independen Mesir dan internasional mengenai teknis referendum yang sedang berlangsung."
Pemungutan suara di kebanyakan tempat pemungutan suara di Mesir berjalan lancar, tetapi delapan orang tewas dalam bentrokan di luar Kairo antara para pendukung Mursi dan polisi serta kelompok anti-Mursi, kata beberapa pejabat keamanan.
Harf mengatakan bahwa apapun hasilnya "akan sangat penting untuk Pemerintah sementara untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi masyarakat sipil." Dalam hal ini juga harus melindungi hak-hak aktivis politik, katanya menambahkan.
Kongres sementara siap untuk mengadopsi undang-undang yang dapat memberikan Presiden AS Barack Obama kewenangan untuk kembali mencairkan bantuan sekitar 1,5 miliar dolar AS yang dibekukan kepada Mesir.
Tetapi Harf menekankan bahwa meskipun rancangan undang-undang sudah berada di atas meja, "ini tidak menyiratkan perubahan segera" untuk membekukan bantuan yang dikenakan pada 9 Oktober.
Washington membekukan bantuan dalam jumlah besar - sebagian besar untuk militer - ke Mesir setelah jatuhny Moursi, bersikeras bahwa kepemimpinan yang dilantik militer harus meletakkan negara kembali di jalan menuju demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
