REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Partai-partai oposisi di Mesir mengatakan, pihak yang berusaha mendukung kandidat untuk melawan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dihalangi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan sistem pemilu Mesir, para kandidat harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 25 ribu anggota masyarakat dari 15 provinsi berbeda atau 20 anggota parlemen.
Gerakan Demokrasi Sipil (CDM) menghadirkan individu-individu yang menceritakan telah dihalangi dengan berbagai cara untuk mendukung kandidat oposisi. Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah Rania el-Sheik.
El-Sheik mengatakan, telah mencoba mendaftar untuk mendukung mantan anggota parlemen Ahmed Altantawy. Namun, perkelahian yang diprovokasi oleh 'preman' terjadi di kantor notaris. Padahal Altantawy saat ini adalah individu paling menonjol yang berencana melawan el-Sisi.
Menurut El-Sheik, seorang perempuan menarik rambutnya, sementara seorang rekan prianya dipukul saat pertengkaran tersebut. Di tempat lain, dia menceritakan, orang lain ditolak ketika mereka mencoba mendaftarkan dukungan.
“Di mana-mana, pegawai negeri punya alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, sistem mati, internet tidak berfungsi, listrik padam, kartu identitas Anda tidak muncul,” kata El-Sheik dikutip dari Aljazirah.
Tim kampanye Altantawy mengeluh bahwa orang-orang yang mencoba mendaftarkan dukungan untuknya telah diblokir dan lebih dari 80 pendukungnya telah ditangkap. Sedangkan, mendaftarkan pencalonan paling lambat 14 Oktober.
Salah satu pejabat Partai Konservatif Magdy Hamdan mengatakan, telah dilarang mengajukan pengesahan di salah satu kantor notaris. Ketika dia mencoba memasuki ruangan kedua, sekelompok pria membawa masuk beberapa pemulung dan pengemis dan mulai menyemprotnya dengan air.
Ketika dimintai komentar oleh kantor berita Reuters, layanan informasi negara Mesir merujuk pada pernyataan otoritas pemilu yang menyangkal adanya pelanggaran.
Otoritas Pemilu Nasional Mesir mengatakan, pihaknya telah menyelidiki pengaduan dan tuduhan tersebut tidak berdasar. Otoritas pemilu mengatakan, telah menginstruksikan kantor notaris untuk memperpanjang jam kerja agar masyarakat dapat mendaftar.
El-Sisi diperkirakan akan mendapatkan masa jabatan ketiga pada Desember. Dia melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di Mesir.
Mantan panglima militer ini pertama kali terpilih setelah kudeta militer pada 2013 yang menggulingkan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis Mohammed Morsi. Dia mencalonkan diri tanpa lawan dalam pemilihan itu, memenangkan lebih dari 96 persen suara.
Dia memenangkan proporsi yang sama pada 2018, dengan para kritikus mengatakan tindakan keras yang berulang kali telah mencegah tantangan yang berarti dalam pemilu.
Amandemen konstitusi yang disahkan dalam referendum pada 2019 menambah dua tahun masa jabatan kedua el-Sisi. Mereka juga mengizinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan enam tahun ketiga.
Pemilu ini akan diadakan selama tiga hari antara 10 hingga 12 Desember. Sedangkan putaran kedua dijadwalkan dari tanggal 8 hingga 10 Januari jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
