REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana menteri baru Thailand, Niwattumrong Boonsongpaisan, Senin, menawarkan perundingan kepada pengunjuk rasa, yang berusaha menggulingkan pemerintah, saat pesaing politiknya mendesak penunjukan pemimpin tanpa pemilihan untuk mengambil alih kekuasaan.
"Kami terbuka untuk dialog," kata Niwattumrong Boonsongpaisan, yang mengambil alih kekuasaan pada pekan lalu setelah keputusan pengadilan, yang bermasalah, memecat Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra dan sembilan menterinya dari kekuasaan.
"Mari kita bicara. Tetapi mari kita bicara yang realistis," katanya kepada para wartawan asing, mengecilkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa negara ini tertatih-tatih di tepi jurang.
"Saya tidak berpikir akan ada perang saudara. Ini sudah enam bulan dan kami berhasil menjalankan negara cukup baik," kata Niwattumrong.
Para demonstran oposisi mengancam untuk meningkatkan kampanye enam bulan mereka guna menggulingkan pemerintah.
Tetapi para pendukung pemerintah, yang dikenal sebagai "Baju Merah", mengatakan mereka tidak akan mentolerir setiap gerakan untuk menyerahkan kekuasaan kepada rezim tak dipilih, dan peringatan ini bisa menyebabkan perang saudara.
Para pengunjuk rasa oposisi ingin Senat (majelis tinggi parlemen) - yang hampir separoh dari anggotanya tak dipilih - menyingkirkan kabinet yang lemah, tetapi tidak jelas apakah langkah seperti itu mungkin berdasarkan konstitusi.
Negara ini tidak memiliki majelis rendah yang berfungsi sejak Yingluck membubarkan parlemen pada Desember untuk pemilu yang kemudian dibatalkan, karena gangguan para demonstran.
Beberapa anggota Senat mengadakan pertemuan, Senin, untuk mencari solusi krisis.
Paiboon Nittitawan, seorang senator yang dipilih dan kritikus pemerintah terkemuka, mendesak majelis tinggi untuk memilih perdana menteri baru "segera, demi keamanan dan ekonomi". "Kita tidak bisa membiarkan krisis berlarut-larut," katanya.
Ketua Senat terpilih, Surachai Liangboonlertchai, mengatakan kepada wartawan sebelum pembicaraan dan dia akan menyusun "peta jalan" sebagai jalan keluar dari krisis, sesegera mungkin tetapi tidak mengungkapkan rencananya.
Kurang dari 90 senator, di luar dari total 150, menghadiri pertemuan di tengah pertanyaan-pertanyaan apakah majelis tinggi berhak untuk mengadakan diskusi tentang krisis dalam keadaan saat ini.
Thailand, yang telah diguncang oleh serangan periodik kekerasan politik sejak protes jalanan dan kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan sebagai perdana menteri oleh para jenderal royalis tahun 2006.
Kerajaan ini dengan pahit terbagi antara musuh dan pendukung taipan miliarder yang berbalik menjadi politisi populis itu, yang kini tinggal di Dubai untuk menghindari penjara karena tuduhan korupsi.
Setidaknya 25 orang tewas dalam kekerasan beberapa belakangan yang sering menargetkan demonstran oposisi.
Niwattumrong mengatakan, bahwa dia akan mengadakan pembicaraan pada Rabu dengan para pejabat pemungutan suara mengenai pemilu baru yang dijadwalkan 20 Juli, namun menolak permintaan oposisi untuk menunda pemungutan suara sampai reformasi diperkenalkan untuk mengatasi korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
