REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Perdana Menteri Libya Ahmed Maitiq pada Rabu (21/5) menyerukan dialog nasional guna mencapai penyelesaian perdamaian antara jenderal "yang melakukan kudeta" dan semua kelompok terkait.
Maitiq mengatakan ia menyambut baik semua pihak yang terlibat untuk menyelenggarakan dialog menyeluruh, demikian laporan Xinhua, Kamis pagi. "Setiap penyampaian perasaan melalui senjata tak bisa diterima ... Sudah tiba waktunya untuk memahami pentingnya bagi rakyat Libya untuk bersatu-padu," kata Maitiq.
Pernyataan Maitiq dikeluarkan beberapa hari setelah Mayor Jenderal Khalifa Haftar memimpin serangkaian aksi militer terhadap pemerintah sementara di negeri itu atas nama "membersihkan pelaku teror" dan berusaha memaksa parlemen meletakkan jabatan.
Tindakannya telah dikutuk sebagai "kudeta" oleh parlemen, tapi ia telah mendapat makin banyak sekutu belum lama ini saat beberapa partai politik, pejabat militer dan kelompok bersenjata memperlihatkan dukungan mereka buat dia.
Selama dua hari belakangan bentrokan telah berlangsung sporadis antara anggota milisi yang pro- dan kontra-Haftar di Tripoli dan sekitarnya. Suara baku-tembak dan ledakan dapat terdengar setiap beberapa jam.
Presiden Parlemen Sementara Libya Nouri Abu Sahmain pada Senin (19/5) meminta bantuan satu milisi dari Misrata. Ia meminta milisi itu menghadapi "upaya untuk mengambil-alih kekuasaan" di Tripoli. Namun beberapa anggota parlemen mengadakan pertemuan, dalam upaya mewujudkan penyelesaian perdamaian.
Sejak jatuhnya pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada 2011, Libya telah menjadi kancah buat bermacam kelompok kepentingan yang semuanya berusaha mengisi kekosongan kekuasaan di Negara Afrika Utara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
