REPUBLIKA.CO.ID, KIEV-- Ukraina akan gelar pemilihan umum presiden pada Ahad, 25 Mei mendatang. Seiring krisis pemerintah Kiev melawan separatis pro Rusia, keamanan ditingkatkan. Mengingat, NATO dan barat belum melihat tanda-tanda pasukan Rusia mundur dari perbatasan dengan Ukraina timur.

Dikutip AFP, Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan pemerintah telah mengerahkan 55 ribu polisi dan 20 ribu sukarelawan untuk mengamankan pilpres. Mereka akan menjamin keamanan, meskipun para pejabat mengakui sangat sulit mengatur kondisi di Ukraina timur.

''Saya menyerukan kepada seluruh Ukraina tidak sendiri pergi memilih tapi juga membantu orang lain untuk bersuara,'' kata Wolfgang Ischinger, mediator untuk rencana perdamaian pemerintah-separatis yang disponsori OSCE.

Menurutnya, hal ini bisa mencegah separatis menghalangi masyarakat untuk memilih. Pemimpin pemberontak sebelumnya telah bersumpah untuk mengganggu pemungutan suara di Donetsk dan Lugansk yang merupakan jantung Ukraina timur. Mereka juga menegaskan tidak akan ikut berpartisipasi dalam pilpres.

Pemimpin di Lugansk, Valery Bolotov menyatakan darurat militer di wilayahnya. Ia juga meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang bisa membantu untuk mencegah  bencana kemanusiaan versi mereka.

Sementara, Wakil Presiden AS Joe Biden memperingatkan sanksi baru untuk Rusia jika ikut campur dalam pilpres Ukraina. ''Jika Rusia merusak pemilu pada Ahad, kita tegas dalam menerapkan sanksi yang lebih keras,'' kata Biden di Bucharest, Rabu (21/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika