REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para pejabat Israel pada Senin malam (2/6) kecewa dengan kesediaan Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan pemerintah persatuan baru Palestina, demikian laporan harian Ha'aretz.

"Kami sangat kecewa oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri (AS) mengenai kerja sama dengan pemerintah persatuan Palestina," kata para pejabat Israel, yang dikutip surat kabar itu.

"Pemerintah Palestina tersebut didukung HAMAS, organisasi teror yang berkomitmen bagi kehancuran Israel," kata para pejabat itu.

"Jika Pemerintah AS ingin memajukan perdamaian, pemerintah tersebut mesti menyeru (Presiden Palestina Mahmoud) Abbas agar mengakhiri kesepakatannya dengan HAMAS dan kembali ke pembicaraan perdamaian dengan Israel. Itu malah membuat Abbas percaya bahwa dapat diterima untuk membentuk pemerintah dengan organisasi teror," tambah mereka, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

Pada Senin pagi, wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan dalam satu taklimat Amerika Serikat akan bekerjasama dengan pemerintah baru Palestina, tapi akan mengamati secara seksama untuk memastikan pemerintah baru itu berpegang pada komitmennya untuk mencela terorisme, mengakui Israel serta berpegang pada kesepakatan dengannya.

Kabinet diplomatik dan keamanan Israel pada Senin sore mengumumkan keputusannya untuk berpegang pada keputusan 24 April guna membekukan perundingan dengan Palestina, selama ada pemerintah dukungan HAMAS.

Kabinet Israel juga mensahkan perdana menteri untuk "memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Pemerintah Otonomi (Nasional) Palestina, dan menganggap Pemerintah Palestina bertanggung jawab atas setiap serangan dari Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza terhadap orang Yahudi".

Pada Ahad malam (1/6), kabinet Israel memutuskan untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan mengalihkan uang pajak yang dikumpulkannya atas nama Pemerintah Otonomi Palestina, untuk membayar utang Pemerintah Palestina kepada perusahaan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak masyarakat internasional agar tidak melanjutkan dan mengakui pemerintah persatuan Palestina. Ia mengatakan dalam pertemuan mingguan kabinet pada Ahad pagi bahwa persatuan yang dicapai belum lama ini "takkan memperkuat perdamaian tapi malah memperkuat terorisme".

Pada Senin, Abbas mengatakan di Ramallah bahwa pemerintah persatuan Palestina terdiri atas tokoh teknokrat yang tak berafiliasi pada partai politik. Mereka menerima kesepakatan masa lalu dengan Israel dan juga mencela terorisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika