REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Seorang aktivis politik Thailand Chalard Vorachat mengajukan tuntutan terhadap junta militer. Dia menuntut militer karena melakukan fitnah dan tindakan pengkhianatan. Seperti dilansir Bangkok Post, tuntutannya ditujukan pada tujuh anggota Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), 20 menteri umum dan oditur umum.
Chalard adalah seorang pensiunan letnan angkatan laut yang kerap melakukan aksi mogok makan. Dia melakukan aksi mogok makan atas tindakan kudeta militer. Dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Kriminal Ratchada Bangkok, Chalard berpendapat intervensi militer berdasarkan Undang-Undang Darurat Perang Thailand tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
"Untuk mengumumkan darurat militer, negara harus berperang atau diterapkan di wilayah tertentu dimana kekerasan terjadi. Perdana menteri dan raja juga harus memberi izin," kata Chalard kepada wartawan di luar pengadilan, Selasa (10/6).
Namun, tentara justru terus bertindak merebut kekuasaan. Dia mengatakan militer bertindak tanpa restu kerajaan dan kabinet. Chalard (71 tahun) pertama kali melakukan mogok makan pada 1992 terhadap Perdana Menteri terpilih Umum Suchinda Kraprayoon.
Tindakannya itu mendapatkan momentum. Kemarahan publik atas kekerasan yang terjadi memaksa mantan komandan tentara Suchinda mundur. Dia melakukan kudeta pada 1991. Bangkok Post melaporkan Chalard telah tujuh kali melakukan mogok makan sejak 1980.
Umumnya tindakannya dilatarbelakangi motif politik. Dalam aksinya kali ini dia hanya meminum air dan madu. Kali ini, di depan Gedung Parlemen, Chalard telah mogok makan selama 19 hari. Dia menuntut agar konstitusi ditulis ulang untuk membuat Thailand benar-benar demokratis. Dia juga menginginkan adanya perdana menteri terpilih.
"Jika tidak ada perdana menteri dari pemilu, maka biarkan saya kelaparan hingga akhir hidup saya," katanya.
Chalard menambahkan dia tidak akan memenuhi panggilan NCPO jika dipanggil. Dia akan mengakhiri mogok makan begitu tanggal pemilihan umum diumumkan. Prayuth mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei. Dia mengatakan tentara diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah hampir tujuh bulan kekacauan politik dimana massa antipemerintah meminta mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra mundur.
Sedikitnya 28 orang tewas dan lebih dari 700 terluka selama bulan-bulan kerusuhan. Kudeta itu merupakan puncak dalam perebutan kekuasaan hampir satu dekade antara pemerintah di Bangkok dan pendukung Thaksin. Para penguasa militer membatalkan konstitusi setelah kudeta. Prayuth mengatakan butuh satu tahun atau lebih sebelum pemilihan umum berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
