REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Polisi Hong Kong menangkap 511 demonstran prodemokrasi yang menduduki pusat bisnis di Hong Kong, Rabu (2/7).
Demonstran berteriak, memukuli dan menendangi polisi yang membawa mereka secara paksa. Satu demonstran ditangani tiga atau empat polisi yang membawa mereka ke bus polisi.
"Pembangkangan sipil bukan masalah yang hanya satu kali. Saya akan melakukan protes lagi karena itu adalah satu-satunya cara Hong Kong bisa berubah," kata aktivis To Chun Ho yang dibebaskan tanpa tuduhan.
Aktivis yang menolak meninggalkan lokasi dibawa dalam bus ke sekolah pelatihan polisi di Hong Kong. Tidak jelas berapa lama mereka akan ditahan. Sekitar 50 orang telah dibebaskan tanpa tuduhan.
"Tujuan kami pertama adalah hak pilih universal dan kedua, pemerintah menanggapi suara warga Hong Kong untuk demokrasi. Ini baru langkah pertama. Akan ada langkah-langkah lain," kata perwakilan Federasi Mahasiswa Hong Kong Frank Chio.
Dilansir dari BBC, para demonstran ditangkap karena berkumpul secara ilegal dan menghalangi petugas polisi. Aksi pendudukan itu dilakukan setelah massa turun ke jalan, Selasa. Aksi itu rencananya akan dilakukan hingga Rabu pukul 08.00, tapi polisi mulai menangkapi mereka pada pukul 03.00 waktu setempat.
Demonstrasi tahun ini menjadi aksi menuntut demokrasi terbesar di Hong Kong dalam satu dekade. Aksi turun ke jalan tahunan dilakukan untuk memperingati dikembalikannya Hong Kong kepada Cina pada 1997. Tahun ini, aktivis menuntut kebebasan penuh menggelar pemilihan umum.
Penyelenggara mengatakan jumlah demonstran yang berpartisipasi mencapai 510 ribu orang. Namun, polisi mengatakan jumlahnya 98.600 orang.
Polisi mengatakan aksi pendudukan pusat bisnis di kota tidak sah. Polisi mulai menahan beberapa pengunjuk rasa Rabu pagi.
Beberapa demonstran menggunakan senjata untuk menghentikan upaya polisimengusir mereka. Polisi mengatakan 511 demonstran yang terdiri dari 351 pria dan 160 perempuan ditangkap dalam operasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
