REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA  -- Hampir semua badan pemerintahan di Australia Selatan akan dihapuskan dan hanya lembaga yang bisa membuktikan mereka masih diperlukan yang akan dipertahankan. Pemerintah Australia Selatan telah mengirim surat pemberitahuan tentang rencana penutupan itu kepada 440 badan pemerintahan di sana. Keputusan akhir akan diumumkan akhir Oktober.

Menteri Utama Australia Selatan Jay Weatherill mengatakan bahwa tidak logis memiliki ratusan badan dan komite pemerintahan. "Sebenarnya banyak komite dan badan ini telah tumbuh layaknya eksperimen kimia selama beberapa dekade dan ini saatnya untuk meninjau ulang mereka untuk melihat apakah mereka masih diperlukan," ujarnya, baru-baru ini.

Weatherill memperkirakan setidaknya pemerintah Australia Selatan bisa menghemat sekitar $1 juta (Rp 10 miliar) setiap tahunnya dengan keputusan ini. 

Badan ekonomi dan hukum akan dipertahankan sedangkan beberapa komite pertanian, kesehatan dan penasihat akan dihapuskan.

Pemimpin oposisi Steven Marshall belum menyetujui rencana ini. "Memang terlalu banyak badan dan komite pemerintahan di Australia Selatan tapi cara ini sepertinya terlalu keras," ujarnya. 

Sebuat unit akan didirikan untuk melakukan negosiasi dengan kalangan industri mengenai rencana penghapusan beberapa peraturan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Rick Cairney perwakilan dari kalangan bisnis lokal mengatakan, dirinya telah mengidentifikasi berbagai tindak pemerasan yang harus dibasmi. "Kode praktik, misalnya, dalam kesehatan kerja dan keselamatan terlalu berat, beberapa dari mereka terdiri dari 45 sampai 50 halaman," jelasnya. 

Pihak pengembang dengan proyek senilai $3 juta atau lebih akan memiliki akses langsung kepada kantor ketua menteri untuk mempercepat proses perizinan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika